Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Ilustrasi anggaran
Ilustrasi anggaran (IDN Times/ Aditya Pratama)

Berau, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp450 miliar pada tahun ini. Angka tersebut meningkat Rp70 miliar dibandingkan realisasi tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp380 miliar, melalui optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki daerah.

“Langkah ini strategis dalam menghadapi keterbatasan fiskal serta berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Optimalisasi PAD menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah di tengah tantangan efisiensi anggaran,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, Muhammad Said diberitakan Antara, di Berau, Kaltim, Sabtu (31/1/2026).

ilustrasi energi listrik (unsplash.com/Dominik Ferl)

Target PAD Rp450 miliar tersebut ditopang oleh proyeksi pajak daerah sebesar Rp170 miliar, meningkat dari realisasi tahun 2025 yang mencapai Rp144 miliar.

Dari sektor pajak strategis, termasuk pajak listrik yang pada 2025 menyumbang sekitar Rp35 miliar, akan terus dioptimalkan melalui sinergi pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku usaha, sehingga ditargetkan meningkat menjadi sekitar Rp40 miliar.

Subsektor retribusi daerah juga ditingkatkan dengan target Rp132 miliar pada 2026, dibandingkan realisasi tahun 2025 sebesar Rp112 miliar.

2. Pos pendapatan asli daerah yang ditargetkan meningkat

ilustrasi laki-laki mengatur keuangan (pexels.com/Tima Miroshnichenko)

Sementara itu, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp134 miliar pada tahun ini, dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp62 miliar.

“Ini akan terjadi karena pihaknya menyiapkan sistem diversifikasi sumber pendapatan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa peningkatan pendapatan dilakukan melalui perbaikan sistem pemungutan, evaluasi tarif, serta penyesuaian regulasi melalui Perda Nomor 7 Tahun 2025.

3. Penurunan alokasi transfer dana pusat

Ilustrasi pengelolaan anggaran negara yang memerlukan transparansi dan pengawasan ketat (unsplash.com/Jakub Żerdzicki)

Optimalisasi PAD, lanjut Said, menjadi keharusan di tengah menurunnya dana transfer yang pada akhir 2025 berkurang hingga Rp1,7 triliun. Kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan efisiensi secara besar-besaran.

“Akibat menurunnya dana transfer, banyak belanja modal dan pekerjaan fisik harus ditunda. Untuk mengatasinya, pendapatan daerah harus benar-benar dimaksimalkan dan dikelola dengan baik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Berau, Djupiansiyah Ganie, mengatakan penetapan target PAD disusun dengan mengedepankan prinsip rasional dan terukur dengan mempertimbangkan berbagai faktor.

Editorial Team