Jalur Ekstrem dan Mahal, Ini Tantangan Listrik Masuk Desa di Kaltim

28 Okt 2025, 15:00 WIB

Pembangunan akses listrik di wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Foto PLN

Samarinda, IDN Times - Akademisi Kalimantan Timur (Kaltim) menilai pemerataan akses listrik ke desa-desa terpencil di wilayah ini membutuhkan dukungan kuat dari berbagai pihak. Pasalnya, sebagian wilayah hanya bisa dijangkau lewat sungai atau jalur darat ekstrem, sehingga biaya pengangkutan material menjadi jauh lebih besar.

“Distribusi material ke daerah pelosok tidak mudah. Banyak lokasi hanya bisa ditempuh menggunakan perahu atau kendaraan off-road, sehingga ongkos angkutnya bisa berlipat dibandingkan jalur darat biasa,” ujar dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo, diberitakan Antara di Balikpapan, Senin (27/10/2025).

1. Pembangunan jaringan listrik di Kaltim

Ilustrasi petugas listrik PLN. (Dok. Istimewa)

Menurutnya, penyaluran listrik ke desa-desa di Kaltim perlu kerja sama lintas sektor agar bisa benar-benar terwujud. Hingga kini masih terdapat 110 desa yang belum teraliri listrik PLN, sebagian besar berada di Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Paser.

PLN menargetkan penyaluran listrik ke 21 desa pada 2025, 55 desa pada 2026, dan 34 desa pada 2027. Upaya ini melibatkan solusi teknis seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal, jaringan mikro, serta peningkatan akses logistik ke daerah terpencil.

“Daerah seperti Long Apari, Long Gelawang, dan kampung-kampung di hulu Mahakam adalah contoh nyata betapa sulitnya membawa listrik ke pedalaman,” jelas Purwadi.

2. Investasi dalam pembangunan listrik di Kaltim

Ilustrasi petugas PLN tengah mengecek peralatan listrik PLN. (Dok. PLN)

Ia menegaskan, PLN sebagai BUMN penyedia listrik perlu berani berinvestasi lebih besar di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar, dan terpencil) agar cita-cita pemerataan energi bisa benar-benar terwujud.

Berdasarkan data PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kaltimra, hingga 2025 rasio desa berlistrik PLN di Kaltim telah mencapai 89 persen, sementara rasio elektrifikasi umum — termasuk sumber non-PLN — sudah 95 persen. ini tidak hanya membawa terang, tapi juga meningkatkan taraf hidup masyarakat di pelosok,” katanya.

3. Komentar akademisi Unmul soal listrik di perbatasan

Gedung rektorat kampus Unmul (IDN Times/Yuda Almerio)

Sementara itu, pengajar FISIP Unmul Saipul menilai target Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengalirkan listrik ke 5.700 desa terpencil di Indonesia masih realistis, asalkan didukung perencanaan matang, data yang valid, dan pembagian tanggung jawab yang jelas antarinstansi.

“Program ini harus disertai koordinasi aktif antara pemerintah daerah dan perusahaan besar yang beroperasi di daerah, karena listrik kini menjadi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan internet,” ujar Saipul.

Ia menambahkan, ketahanan energi harus menjadi prioritas nasional. “Swasembada energi berarti listrik harus tersedia, terjangkau, disanggupi biayanya, dan diterima masyarakat secara lingkungan,” tegasnya.

Sementara itu, peneliti energi STT Migas Balikpapan, Andi Jumardi, menilai langkah pemerintah mempercepat elektrifikasi desa merupakan kebijakan positif yang patut diapresiasi. “Kebijakan ini tidak hanya membawa terang, tapi juga meningkatkan taraf hidup masyarakat di pelosok,” katanya.