Kaltim Siapkan Skema Pembiayaan, Ribuan Koperasi Desa akan Mandiri

24 Nov 2025, 15:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto saat peresmian Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah. (Dok. Pemprov Jateng)

Samarinda, IDN Times - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan skema pembiayaan khusus melalui perbankan nasional dan daerah untuk memperkuat operasional ribuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar mampu berbisnis secara mandiri.

Pelaksana Tugas Kabid Koperasi Disperindakop UKM Kaltim, Ronny Suhendra, mengatakan banyak koperasi yang sudah berbadan hukum namun masih terkendala permodalan. Karena itu, pemerintah mendorong mekanisme pembiayaan melalui Bank Himbara dan bank daerah.

“Kendala permodalan membuat arus kas awal tersendat. Skema pembiayaan ini menjadi solusi agar koperasi bisa segera bergerak,” ujarnya dilaporkan Antara di Samarinda, Minggu (23/11/2025).

1. Kelemahan ekonomi kerakyatan yang jadi perhatian

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono melakukan pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum (MenPU) Dody Hanggodo membahas percepatan pembangunan infrastruktur Koperasi Merah Putih di Jakarta, Jumat (7/11). (Dok. Kemenkop)

Skema tersebut sekaligus menjawab kelemahan lembaga ekonomi kerakyatan yang masih bergantung pada pemilik modal tunggal. Berbeda dengan korporasi swasta, koperasi mengandalkan kekuatan anggota sehingga membutuhkan dukungan pendanaan lebih merata.

Upaya itu diperkuat melalui peluncuran sistem digital Simkopdes, platform yang mempermudah proses pengajuan pembiayaan dan pinjaman bisnis bagi koperasi desa.

“Pemerintah menargetkan Simkopdes mempercepat akses permodalan bagi 1.037 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah memiliki badan hukum di Kaltim,” kata Ronny.

2. Pengembangan ekonomi desa lewat koperasi

ilustrasi koperasi desa merah putih (IDN Times/Hendra Lianor)

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 menjadi landasan pengembangan ekonomi desa melalui jejaring koperasi tersebut. Selain bantuan modal, pemerintah juga bekerja sama dengan sejumlah BUMN untuk menyediakan barang kebutuhan pokok melalui pola kemitraan.

Mitra BUMN akan memasok komoditas seperti LPG bersubsidi, beras bersubsidi, dan pupuk agar dapat didistribusikan langsung oleh koperasi kepada warga.

“Tujuan utamanya adalah memotong jalur distribusi supaya harga kebutuhan pokok di desa jauh lebih murah dan mudah dijangkau,” ujar Ronny.

3. Dukungan rantai pasok tersebut dan mulai beroperasi

Ilustrasi Koperasi Kelurahan Merah Putih di Gedawang, Kota Semarang. (dok. Pemprov Jateng)

Sejumlah koperasi di Samarinda, Balikpapan, Paser, Kutai Kartanegara, dan Berau telah memanfaatkan dukungan rantai pasok tersebut dan mulai beroperasi.

“Untuk memastikan modal digunakan secara tepat, Kementerian Koperasi juga menyiapkan pelatihan bagi para pengurus dan pengawas koperasi di seluruh Kalimantan Timur,” kata Ronny.mes