Market Leader AMDK Diminta Jadi Contoh dalam Ketentuan Zero ODOL

Ahmad mengatakan, Danone Aqua terdepan dalam penguasaan pasar AMDK disusul kompetitor lain sebesar 15,2 persen (6 perusahaan rival), dan 38 persen (7.273 sektor UMKM). Tetapi praktik di lapangan, menurutnya, perusahaan multinasional ini yang paling dominan memetik keuntungan dalam sistem pengangkutan truk-truk ODOL. 

“Setidaknya mereka memperoleh keuntungan dari sebesar Rp4,9 triliun dari proses pengemplangan ODOL ini,” paparnya.

Praktik truk ODOL memberikan keuntungan bagi industri AMDK totalnya sebesar Rp10,7 triliun per tahun.

Ahmad mencontohkan proses pengiriman produk galon AMDK dari Jakarta-Sukabumi truk Wing Box mengangkut sebanyak sebanyak 1.152 galon atau setara dengan 21.888 kilogram. Padahal truk sejenis ini, menurutnya maksimal hanya boleh mengangkut muatan seberat 9.720 kilogram saja.

Artinya terdapat over load truk muatan sebanyak 12.168 kilogram atau berlebihan 124 persen dari kapasitas semestinya.

Kalaupun ongkos armada pengiriman AMDK sebesar Rp6,5 juta diasumsikan rinciannya Rp12.705 per galon atau Rp668 per liter.

Sehingga perusahaan AMDK memperoleh keuntungan tambahan dari penghematan biaya distribusi sebesar Rp8.056.000 per pengiriman produk.

“Mereka bisa melakukan penghematan sebesar Rp8 jutaan dalam satu kali pengiriman armada ke tempat tujuan. Padahal dalam sehari terjadi ratusan pengiriman truk-truk AMDK rute Jakarta-Sukabumi. Praktik ini juga dilakukan di Pasuruan Jawa Timur,” papar Ahmad.

Karena itu, Ahmad meminta industri AMDK dan khususnya Danone Aqua mendukung pemberlakuan kebijakan Zero ODOL. Sebagai perusahaan multinasional, menurutnya Danone Aqua harus mampu memberikan contoh pada perusahaan follower lain dengan mendukung Zero ODOL.

“Orang-orang ini pilihan Tuhan. Sukses sebagai pengusaha bisa diartikan sebagai pilihan Tuhan harus mampu memberikan contoh pada orang lain,” ujarnya.

“Karenanya suaranya didengar orang lain dan bukan malah membebani negara,” imbuhnya.

Komitmen Danone Aqua dalam Zero ODOL ini, menurut Ahmad bisa dipergunakan sebagai kampanye positif dalam upaya penguasaan pasar AMDK di Indonesia. Apalagi pemberlakuannya diyakini tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap margin perusahaan. 

Dalam penelitian sudah dilakukan KPBB, Ahmad memperkirakan total margin kotor perusahaan AMDK yang bisa menembus angka 48 persen per tahun dari seluruh biaya produksi.

“Produsen memperoleh 20 persen keuntungan bersih, dan sisanya dibagi-bagi untuk distributor besar dan kecil. Untung sebesar itu sudah gede banget. Kalau masih merasa kurang, itu Namanya serakah,” ujarnya.

Perkembangan terbaru ini, Ahmad mengaku kecewa bila ada pihak-pihak tertentu yang mencoba menghalangi pemberlakuan kebijakan Zero ODOL di Indonesia. 

Mereka pun berupaya agar pelaksanaannya kembali ditunda hingga tahun 2025. 

Padahal isu ini sudah lama berkembang sejak tahun 2010 silam.

Di mana armada truk over load hanya memberikan kerugian bagi masyarakat dan negara sebesar Rp40 triliun per tahun. Menyebabkan kerusakan jalan, kemacetan, polusi udara, hingga ancaman keselamatan para pengguna jalan lain.

“Jangan malah lobi ke mana-mana ketika Zero ODOL ini akan diberlakukan,” tuturnya.

Tonase dan muatan kendaraan roda empat yang melebihi daya pikul jalan dan struktur jembatan. Teorinya, truk ODOL kurang stabil, lebih sulit dikendalikan dan membutuhkan jarak yang lebih panjang untuk pengereman (deselarasi).

Di sisi lain, beban truk yang berlebih memicu tingginya renggangan pada ban kendaraan. Ban jadi cepat panas dan robek. Sementara itu, truk otomatis perlu bahan bakar yang besar dan efisiensi mesin berkurang karena rasio beban terhadap kekuatan mesin tidak ideal.

Data Kementerian Perhubungan pada 2017 menyebutkan ODOL angkutan barang memaksa pemerintah mengeluarkan Rp43 triliun untuk perbaikan kerusakan infrastruktur lalu lintas angkutan jalan raya di berbagai daerah.

“Jalan Tol Bakauheni-Palembang setahun diresmikan harus melakukan pengaspalan ulang karena dilalui truk-truk ODOL ini,” keluhnya.

Dalam polemik pemberlakuan Zero ODOL ini, Ahmad meminta Kementerian Perhubungan tegas dalam penegakan aturan penertiban armada AMDK. Soal ini, pihak KPBB sudah melayangkan surat ke kementerian agar ketentuan Zero ODOL secara bertahap diberlakukan mulai 1 Januari 2022 mendatang.

“Tanggal 1 Agustus 2022 pihak Kakorlantas sudah melakukan razia, tetapi dalam kaitan imbauan saja dan belum dilakukan penindakan. Nanti tanggal 1 Januari 2023 sudah mulai dilakukan tindakan tegas, sanksi pidana kalau perlu,” tegasnya.

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan pun harus memperoleh dukungan penuh dari Presiden Indonesia agar tidak ada pihak melakukan intervensi. Kepala negara tentunya berwenang melakukan koordinasi di antara pihak-pihak berkepentingan, dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Polri.

“Presiden bisa meminta jajarannya untuk mendukung Kemenhub, seperti Polri agar memerintahkan Kakorlantas untuk bertindak tegas. Kuncinya hanya di Kakorlantas saja,” ungkap Ahmad.