Samarinda, IDN Times – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni mewakili Gubernur Kaltim Dr. H. Rudy Mas’ud menghadiri Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800 ribu debitur serta Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) Kaltim Tahun 2025.
Kegiatan tersebut digelar di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (21/10/2025).
Dalam sambutannya, Sri Wahyuni mengingatkan para penerima KUR agar bijak menggunakan dana pinjaman sesuai peruntukannya dan tidak menyalahgunakan kepercayaan pemerintah.
“Gunakan dana KUR secara transparan dan akuntabel. Kredit ini untuk pengembangan usaha, bukan untuk kebutuhan konsumtif,” tegas Sri Wahyuni dalam akun Instagram Pemprov Kaltim.
Ia menambahkan, pemerintah telah memberikan subsidi bunga sehingga pelaku UMKM hanya menanggung bunga 6 persen, jauh lebih ringan dibanding bunga kredit perbankan komersial yang mencapai 10–15 persen.
“Ini bentuk keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Jangan sampai penyalahgunaan dana KUR justru berujung pada masalah hukum,” ujarnya mengingatkan.
Selain KUR, Pemprov Kaltim juga meluncurkan Kredit Program Perumahan (KPP) yang sejalan dengan target nasional pembangunan tiga juta rumah.
Sri Wahyuni menjelaskan, Pemprov memberikan bantuan biaya administrasi pengurusan kepemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp10 juta per unit.
“Tahun ini kami targetkan 1.000 unit rumah dengan total bantuan Rp10 miliar, dan tahun depan ditingkatkan menjadi 2.000 unit,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop UKM) Kaltim, Heni Purwaningsih, melaporkan bahwa sebanyak 459 pelaku UMKM di Kaltim menerima fasilitas kredit dari sembilan lembaga penyalur KUR.
Acara ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antara Disperindagkop UKM Kaltim, perguruan tinggi, dan perbankan.
Kegiatan berlangsung serentak secara nasional di 38 provinsi dan dipusatkan di Jawa Timur, dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden RI Prabowo Subianto.