Wagub Kaltim Seno Aji Dorong Regulasi Daerah demi Kepastian Investasi

28 Agu 2025, 05:00 WIB

Ilustrasi investasi (freepik.com)

Samarinda, IDN Times - Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Seno Aji menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (27/8/2025).

Rakornas kali ini mengusung tema “Mewujudkan Produk Hukum Daerah yang Berkualitas, Investasi Maju, Asta Cita Mantap” sebagai upaya memperkuat peran regulasi daerah dalam pembangunan nasional. Acara dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan pemukulan gong.

1. Para pejabat yang turut hadir

Menteri Ekonomi dan Kreatif, Teuku Riefky Harsya beserta jajaran saat kunjungi SBY di Cikeas Art Gallery, Rabu (14/5/2025), (Dok. Biro Komunikasi Kemenekraf/Bekraf)

Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, Forkopimda, para kepala daerah se-Indonesia, Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie, serta kepala biro hukum provinsi/kabupaten/kota.

2. Rakornas PHD sebagai momentum

Wagub Kaltim, Seno Aji. (Dok. Pemprov Kaltim)

Usai acara, Wagub Seno Aji menegaskan pentingnya Rakornas PHD sebagai momentum memperbaiki dan menyempurnakan produk hukum di daerah, termasuk di Kaltim. Menurutnya, regulasi yang adaptif dan sesuai perkembangan zaman menjadi kunci terciptanya kepastian hukum.

“Rakornas ini mempertemukan pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi penyusunan produk hukum yang selaras dengan kepentingan investasi,” ujar Seno Aji dalam akun IG Pemprov Kaltim.

3. Iklim investasi

ilustrasi investasi (vecteezy.com/Perawit Boonchu)

Ia menambahkan, forum ini sangat strategis untuk mendorong iklim investasi yang kondusif. Regulasi yang jelas dan berpihak pada kepentingan publik diharapkan mampu memberi rasa aman bagi masyarakat serta kepastian bagi pelaku usaha.

“Melalui Rakornas ini, kita berharap lahir kesepahaman bersama untuk menciptakan regulasi yang efektif, adaptif, dan mampu mendukung pembangunan daerah sekaligus memberikan kepastian hukum,” tegasnya.