Akademisi di Banjarmasin Soroti Tiga Faktor Masih Masifnya Korupsi
M Zainul, Wakil Rektor 1 Uniska
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Banjarmasin, IDN Times - Korupsi telah menjadi persoalan yang meluas di Indonesia, termasuk di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel). Praktik korupsi seperti pemberian hadiah, gratifikasi, dan embel-embel lainnya kerap terjadi dan dianggap hal biasa. Padahal, korupsi adalah perbuatan melanggar hukum yang sangat dilarang oleh negara dan agama.
Dr. Muhammad Zainul, akademisi dari Universitas Islam Kalimantan (Uniska) MAB Banjarmasin, mengidentifikasi tiga faktor utama yang penyebab masih masifnya praktik korupsi di masyarakat.
1. Peru integritas cegah korupsi
Uang tunai 50 ribu rupiahMenurut Zainul, integritas adalah kunci utama dalam pencegahan korupsi. Integritas perlu ditanamkan pada setiap warga negara agar menyadari bahwa korupsi merugikan semua orang. Jika masyarakat memahami dan menyadari bahwa korupsi itu salah dan melanggar aturan, mereka tidak akan melakukannya meskipun ada kesempatan.
Sebaliknya, jika warga tidak memiliki integritas, maka praktik korupsi akan terus berkembang dan dianggap hal biasa, karena sering kali dilakukan secara berjamaah. "Perlunya integritas anti-korupsi, agar kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jika tidak tahu, maka wajar korupsi dianggap hal biasa," kata Zainul.
Baca Juga: Dewas BPJS Kesehatan Ajak Pemkot Banjarmasin Kawal Program PESIAR
2. Sistem yang bagus awasi korupsi
Demontrasi para mahasiswa di Banjarmasin.Zainul menekankan pentingnya sistem pengawasan yang efektif. Jika negara memiliki sistem yang bagus, korupsi akan sulit dilakukan karena tidak ada peluang untuk mencurangi. "Aspek sistem pengawasan ini sangat perlu untuk menekan korupsi. Pemerintah perlu memperbaiki sistem agar korupsi tidak merajalela," ujarnya.
Pengawasan dan pencegahan praktik korupsi di kalangan aparatur sipil negara menjadi faktor penting dalam pemberantasan korupsi. Jika korupsi masih mudah dilakukan, artinya sistem pemerintahan perlu diperbaiki.
3. Perlu hukum yang kuat
Meja sidang di Pengadilan Negeri BanjarmasinPenegakan hukum yang kuat juga menjadi faktor penting dalam pencegahan korupsi. Jika banyak perilaku korup yang terungkap melalui pemberitaan, itu menandakan lemahnya penegakan hukum. Zainul menegaskan perlunya komitmen pemerintah untuk serius menegakkan hukum.
"Pemerintah harus melakukan penegakan hukum yang tegas sehingga tidak ada lagi pegawai negeri sipil maupun pejabat yang berani melakukan praktik korupsi dan sejenisnya. Aspek hukum harus kuat, jangan sampai ada celah apalagi pilih kasih. Jika perlu dilakukan hukuman mati, jalankan agar muncul efek jera," tutup Zainul.
Dengan integritas yang kuat, sistem pengawasan yang efektif, dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan praktik korupsi di Indonesia, termasuk di Banjarmasin, dapat diminimalisir.
Baca Juga: Mahasiswa di Banjarmasin Sulap Sisik Ikan Gabus Jadi Obat Diabetes
