Respons Tak Antusias di Banjarmasin tentang Program Makan Siang Gratis
Siswa SD di Banjarmasin makan siang bersama. (Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Banjarmasin, IDN Times - Program makan siang gratis yang diinisiasi oleh calon Presiden Prabowo-Gibran telah menarik perhatian masyarakat, termasuk warga Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).
Program ini menimbulkan pertanyaan besar tentang apakah program tersebut dapat dijalankan dengan efektif atau hanya merupakan bagian dari kampanye untuk menarik simpati masyarakat.
Perlu dicatat bahwa Program Makan Siang Gratis ini memerlukan biaya yang signifikan, mencapai Rp400 Triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, Tim Pakar Prabowo dan Gibran telah menghitung biaya program prioritas makan siang gratis bagi anak sekolah, balita, dan wanita hamil untuk tahun pertama ke depan.
Untuk tahun pertama kepemimpinan Prabowo-Gibran, biaya program ini diperkirakan mencapai Rp100 triliun hingga Rp120 triliun. Dana ini akan dialokasikan untuk siswa mulai dari tingkat TK hingga SMP di berbagai daerah.
1. Makan gratis perlu penggunaan dana yang jelas
Wakil Rektor l Uniska, Dr M ZainulMenanggapi hal ini, Dr M Zainul, SE, MM, seorang akademisi dari Universitas Islam Kalimantan (Uniska) MAB menyatakan, penting untuk membahas penggunaan dana secara transparan dalam program ini.
Jika tidak, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap sistem keuangan negara dan pendidikan.
Baca Juga: Banjarmasin Bakal Bangun Rusunawa di Dekat Pasar Batuah
2. Makan gratis harus ditopang data yang benar
Zainul juga menyoroti dua hal terkait program makan gratis bagi anak sekolah, balita, dan wanita hamil. Pertama, sumber pendanaan harus jelas dan tidak boleh mempengaruhi pendanaan operasional sekolah.
Jika informasi bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan digunakan untuk program makan gratis adalah benar, hal ini dapat mengganggu operasional sekolah dan berdampak pada kualitas pembelajaran.
"Anggaran harus jelas, dan data sasaran seperti jumlah siswa, balita, dan ibu hamil setiap tahun harus transparan," katanya.
3. Disdik siap menjalankan asal ada regulasinya
Kadisdik Kota Banjarmasin, NuryadiNuryadi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, menyatakan bahwa pihaknya siap menyambut program tersebut. Ia telah menerima banyak informasi mengenai program makan siang di sekolah melalui media sosial dan telah mengevaluasi plus dan minus program tersebut bersama berbagai pihak yang memberikan pendapatnya.
"Kami mendukung program ini. Sekolah adalah tempat yang cocok untuk menerapkan program makan siang gratis, asalkan ada regulasi yang jelas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," katanya.
Baca Juga: Banjarmasin Bakal Bangun Rusunawa di Dekat Pasar Batuah
