2. KPU Kalbar bentuk TPS Lokasi Khusus untuk DPT ODGJ

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)

Suryadi mengatakan, KPU Kalbar pada Pemilu 2024 ini baru membentuk TPS Lokasi Khusus untuk para penyandang disabilitas mental atau para ODGJ. Ada 3 TPS yang terbentuk di rumah sakit jiwa Singkawang.

“Jadi untuk sementara yang ada TPS lokasi khusus di RSJ cuman ada di Kota Singkawang. Kalau di RS itu kan se-Kalbar di situ, gak cuman di Singkawang, cuman untuk yang gangguan jiwanya itu nanti pihak RSJ melakukan screening kembali,” terangnya.

ODGJ yang bisa memilih pun harus sesuai dengan rekomendasi dokter jiwa atau psikiater. Nantinya, petugas di RSJ yang akan menjadi panitia pemilihan dan diawasi ketat untuk menghindari kecurangan.

“ODGJ itu ada kategori ringan, sedang, dan berat. Nah yang boleh pihak RS merekomendasikan yang ringan, tidak semuanya, tergantung pihak rumah sakit kita akan mendapatkan rekomendasi dari rumah sakit,” ucapnya.

TPS Lokasi Khusus sendiri dibuat dengan perencanaan, mulai dari awal penetapan sudah didata, pembentukan TPS, serta memudahkan mereka terkait fasilitas pemilihan bagi ODGJ tersebut.

“Dulu kan ada tapi gak ada TPS Lokasi Khusus, untuk 2024 agar memudahkan mereka kita memfasilitasi lokasi khusus. Dulu tidak dibentuk dari awal, nah kalau 2024 kita sudah bentuk semuanya dari awal. Dan nanti akan disesuaikan alamat dari pemilihnya. Kemudian untuk memudahkan ketersediaan surat suara,” papar Suryadi.

Potensi kecurangan menurut Suryadi tentu ada, namun pihaknya meminimalisir hal tersebut agar tidak terjadi. Pihaknya melakukan pengawasan berlapis untuk mengurangi potensi penyalahgunaan tersebut.

“Potensi itu pasti, cuman kita meminimalisir agar itu tidak terjadi dan kita koordinasi termasuk yang bertanggung jawab, penyelenggara bagian pengawasan, Bawaslu, yang akan mengirim para saksinya. Penyalahgunaan itu potensinya kecil sekali, dan berat itu terjadi karena pengawasannya berlapis,” tuturnya. 

3. Dokter kejiwaan akan terus verifikasi DPT sampai mendekati hari Pemilu

Suasana rawat jalan di UPT Klinik Utama Sungai Bangkong Pontianak. (IDN Times/Teri).

ODGJ yang dapat mencoblos pada Pemilu 2024 tentu saja tak sembarangan, mereka ditentukan dari tingkatan kesehatannya. ODGJ sendiri terdiri dari tingkatan berat, sedang, dan ringan. Biasanya mereka yang diperbolehkan memilih adalah ODGJ kategori ringan.

Tak hanya itu, ODGJ itu juga harus dalam keadaan sadar, memiliki identitas yang lengkap, serta sudah berusia di atas 17 tahun. Nantinya, pada saat mendekati hari pemilihan mereka juga akan diperiksa dokter kejiwaan, apakah dia dalam kondisi stabil atau tidak.

“Kita tau bahwa ODGJ ini adalah penyandang disabilitas mental, tidak semua orang sakit jiwa tidak memiliki kesadaran untuk memilih dengan catatan biasanya memang dari dokter spesialis jiwanya yang menilai langsung bahwa ini layak atau tidak,” jelas Kepala UPT Klinik Utama Sui Bangkong Antonius Decky.

Namun masih banyak ODGJ yang dibawa ke rumah sakit tanpa identitas yang jelas, seperti dari gelandangan, sehingga mereka sulit untuk mendapatkan haknya dalam Pemilu.

“Misalnya yang memiliki identitas yang jelas, usia 17 tahun ke atas, sudah pernah menikah, dan tambahan yang jelas itu sadar dan dalam posisi stabil, kadang kan mereka datang dengan kondisi yang tidak stabil atau dalam keadaan agresif artinya dia tidak bisa mengikuti pemilihan itu,” terang Decky.

Dokter kejiwaan juga berperan penting dalam memilih mana pasien yang memiliki kesadaran penuh dan masuk dalam DPT, seperti misalnya ODGJ dengan kategori ringan.

“Dokter kejiwaan akan intens memeriksa, apalagi ini kan kondisinya kita juga berkewajiban juga karena mereka punya hak, bagaimana hak-hak mereka dilaksanakan, otomatis kita bertanggung jawab untuk itu, menilai mereka layak atau tidak,” terangnya.

Decky mengatakan, pada Pemilu sebelumnya di Kalbar, KPU juga sudah melakukan jemput bola atau langsung datang ke RSJ untuk melakukan pelaksanaan Pemilu.

4. KPU harus buat program kecerdasan politik kepada warga ODGJ

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Seorang pengamat politik sekaligus dosen di FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak, Syarifah Ema Rahmaniah mengatakan, ODGJ sendiri memiliki banyak kategori, ODGJ tentu memiliki hak yang sama dengan warga lainnya.

“Pihak yang paling dominan berperan memberikan informasi dan edukasi seputar hak pilih dan profil para kontestan politik adalah keluarga. Oleh karena itu, KPU dan Bawaslu perlu membuat paket khusus program edukasi pencerdasan politik kepada kelompok warga ODGJ, keluarga, atau pendamping mereka,” terang Ema.

Dia berharap KPU, atau Bawaslu dapat membuat program kecerdasan atau edukasi kepada kelompok ODGJ, isu yang dapat dibahas tentu terkait tentang kesetaraan hak mereka tanpa diskriminasi dan potensi kecurangan.

“Isu yang dibahas dalam edukasi itu adalah  kesetaraan hak mereka tanpa diskriminasi dan potensi kecurangan. Selanjutnya perlu upaya deteksi dini dari Bawaslu memastikan hal ini tidak terjadi,” tukasnya.

Baca Juga: Kaesang Ngopi di Warkop Legendaris Asiang Pontianak