Pemkot Banjarmasin Dirikan Posko Aduan THR pada Lebaran Ini

Kepala Diskopumker Banjarmasin Isa Ansari menjelaskan, posko aduan tersebut bertujuan untuk membantu para pekerja yang mungkin belum menerima hak mereka. Menurutnya, perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan THR kepada karyawannya, setara dengan satu bulan gaji, dan paling lambat diberikan 7 hari sebelum Idul Fitri. 

Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan M/2/HK.04/III/2024 disebutkan bahwa THR harus dibayarkan kepada pekerja/buruh dengan masa kerja minimal 1 bulan secara terus-menerus atau lebih.

"THR ini harus dibayarkan sepenuhnya, paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Kami menyediakan fasilitas aduan di kantor kami di Jalan Pramuka, kompleks Semanda, untuk melaporkan jika THR tidak dibayarkan," katanya.

Isa juga menambahkan bahwa dalam Surat Edaran tersebut, sanksi administratif diatur bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya memberikan THR, mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan kegiatan usaha.

Pekerja yang ingin menyampaikan aduan dapat melapor ke kantor Diskopumker.

Isa mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum menerima aduan dari para pekerja terkait permasalahan pemberian THR. Namun, ia berharap tidak akan ada keluhan karena diharapkan semua pekerja telah menerima pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami berharap tidak ada aduan masuk, karena harapannya pengusaha telah memberikan THR sesuai dengan peraturan yang berlaku," tambahnya.

Beberapa perusahaan di Banjarmasin baru-baru ini mulai memberikan THR kepada karyawannya.

Menurut M. Amin, seorang karyawan di salah satu perusahaan di kota ini, ia baru saja menerima THR dari perusahaannya kemarin. Besarannya setara dengan satu bulan gaji dan rutin dibayarkan setiap bulan Ramadan menjelang hari raya.

Ia juga menyatakan bahwa uang THR tersebut akan digunakan untuk keperluan keluarga dan untuk bersedekah kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan.

"Saya sudah menerima THR saya," ungkapnya.