Respons Tak Antusias di Banjarmasin tentang Program Makan Siang Gratis

09 Mar 2024, 15:30 WIB

Hamdani

News

Channel

Add Us on Google

Respons Tak Antusias di Banjarmasin tentang Program Makan Siang Gratis

Siswa SD di Banjarmasin makan siang bersama. (Istimewa)

Banjarmasin, IDN Times - Program makan siang gratis yang diinisiasi oleh calon Presiden Prabowo-Gibran telah menarik perhatian masyarakat, termasuk warga Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Program ini menimbulkan pertanyaan besar tentang apakah program tersebut dapat dijalankan dengan efektif atau hanya merupakan bagian dari kampanye untuk menarik simpati masyarakat.

Perlu dicatat bahwa Program Makan Siang Gratis ini memerlukan biaya yang signifikan, mencapai Rp400 Triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, Tim Pakar Prabowo dan Gibran telah menghitung biaya program prioritas makan siang gratis bagi anak sekolah, balita, dan wanita hamil untuk tahun pertama ke depan.

Untuk tahun pertama kepemimpinan Prabowo-Gibran, biaya program ini diperkirakan mencapai Rp100 triliun hingga Rp120 triliun. Dana ini akan dialokasikan untuk siswa mulai dari tingkat TK hingga SMP di berbagai daerah.

1. Makan gratis perlu penggunaan dana yang jelas

Wakil Rektor l Uniska, Dr M Zainul

Menanggapi hal ini, Dr M Zainul, SE, MM, seorang akademisi dari Universitas Islam Kalimantan (Uniska) MAB menyatakan, penting untuk membahas penggunaan dana secara transparan dalam program ini.

Jika tidak, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap sistem keuangan negara dan pendidikan.

2. Makan gratis harus ditopang data yang benar

Zainul juga menyoroti dua hal terkait program makan gratis bagi anak sekolah, balita, dan wanita hamil. Pertama, sumber pendanaan harus jelas dan tidak boleh mempengaruhi pendanaan operasional sekolah.

Jika informasi bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan digunakan untuk program makan gratis adalah benar, hal ini dapat mengganggu operasional sekolah dan berdampak pada kualitas pembelajaran.

"Anggaran harus jelas, dan data sasaran seperti jumlah siswa, balita, dan ibu hamil setiap tahun harus transparan," katanya.

3. Disdik siap menjalankan asal ada regulasinya

Kadisdik Kota Banjarmasin, Nuryadi

Nuryadi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, menyatakan bahwa pihaknya siap menyambut program tersebut. Ia telah menerima banyak informasi mengenai program makan siang di sekolah melalui media sosial dan telah mengevaluasi plus dan minus program tersebut bersama berbagai pihak yang memberikan pendapatnya.

"Kami mendukung program ini. Sekolah adalah tempat yang cocok untuk menerapkan program makan siang gratis, asalkan ada regulasi yang jelas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," katanya.