Banjarmasin, IDN Times - Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2023 di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi momentum pembenahan sarana dan prasarana belajar mengajar.
Termasuk salah satunya peningkatan kesejahteraan guru.
Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, pendidikan adalah faktor terpenting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara. Menurutnya, peningkatan sumber daya manusia (SDM) menjadi bagian dari tujuan kemerdekaan.
Ibnu mengatakan, pendidikan bukan hanya sekadar materi pelajaran diberikan sekolah. Namun cakupannya lebih luas, meliputi norma etika, sopan santun, dan adab.
"Jadi makna pendidikan adalah kompleks, baik itu transfer ilmu, akal budinya hingga soal etika dan adab," katanya usai pelaksanaan upacara Hardiknas yang diikuti seluruh siswa dan tenaga pendidik di Lapangan SKB Mulawarman Banjarmasin, Selasa (2/5/2023).
Ia pun mengingatkan perkataan tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang berpesan tentang kalimat "Ing Ngarso Sun Tulodho Ing Madyo Mangun Karso Tut Wuri Handayani". Artinya di depan harus memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan.
"Hakikat dari amanat sosok pahlawan pendidikan Indonesia itu harus ada di kota ini. Apalagi Kota Banjarmasin merupakan salah satu barometer pendidikan di Kalimantan Selatan (Kalsel)," ujar Ibnu.
Meskipun demikian, Ibnu mengakui Kota Banjarmasin masih memiliki banyak persoalan. Seperti pembenahan ruang belajar lewat alokasi anggaran daerah maupun pemerintah pusat.
Selain itu, ia pun menyoroti komitmennya dalam peningkatan kesejahteraan para guru. Menurutnya, Pemkot Banjarmasin akan mengangkat tenaga pengajar setempat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Kita fokus sarana dan prasarana juga para guru yang sangat berjasa," bebernya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin Nuryadi mengatakan, mayoritas sekolah jenjang SD dan SMP Negeri setempat melaporkan kerusakan sarana belajar mengajar sekolah.
Semisal kerusakan ringan seperti bangku dan meja para siswa. Sedangkan yang lebih berat seperti terjadi di SD Antasan Besar dan SD Sungai Lulut di mana satu ruangan kelas tidak bisa dimanfaatkan.
Ia menyatakan, perbaikan infrastruktur ruang kelas menjadi prioritas daerah. Meskipun proses penanganannya dilaksanakan sesuai skala prioritas. "Untuk yang berat tidak bisa dilaksanakan langsung, perlu antre karena kendala di anggaran," sebutnya.