3.900 Ton Beras dari Vietnam Masuk Kalbar, Stok untuk Natal Aman

30 Nov 2023, 08:52 WIB

Beras impor dari Vietnam dan Thailand penuhi kebutuan di Kalbar. (IDN Times/Teri).

Pontianak, IDN Times - Pj Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson bersama Kepala Bulog mengunjungi pembongkaran beras impor Bulog sebanyak 3.900 ton dari Thailand dan Vietnam, di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, Kalbar, pada Rabu (29/11/2023).

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Kalbar, Dedi Aprilyadi menyebutkan, ribuan ton beras tersebut dipastikan cukup untuk stok Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Bahkan, setelah tahun baru beras tersebut juga dipastikan cukup.

“Pelabuhan Kijing ini kita memasok beras jadi kapal-kapal dari Vietnam, Thailand bawa beras Bulog untuk memenuhi kebutuhan Kalbar dari April sampai sekarang sudah ada 9 kapal yang membawa stok beras, 4.000 sampai 6.000 ton per kapal, kalau ini ada 3.900 ton, saya memastikan bahwa kebutuhan beras di Kalbar cukup,” ungkap Harisson.

1. Stok cukup untuk Natal dan tahun baru

Pj Gubernur Kalbar, dan Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Kalbar di Pelabuhan Internasional Kijing. (IDN Times/Teri).

Harisson memastikan stok beras tersebut cukup sampai Hari Raya Natal dan Tahun Baru, sehingga warga Kalbar diharapkan untuk tidak usah khawatir dan panik.

“Karena memang nanti kita baru panen itu karena badai El Nino mundur, baru panen sekitar April depan, maka kita lihat terus masuk beras-beras dari Vietnam dan Thailand. Jadi masyarakat jangan khawatir kalau beras kita cukup sampai natal dan setelah natal, Januari, Februari kita pastikan beras cukup,” terang Harisson.

Dedi juga mengatakan sudah ada 9 kapal pengangkut beras untuk Kalbar dengan total sebanyak 37.500 ton. Beras tersebut, kata Dedi, masih akan terus didatangkan dari Vietnam dan Thailand.

“Jadi seperti Pak Gubernur bilang itu bahwa masyarakat tidak perlu khawatir bahwa stok beras yang kita kuasai saat ini cukup aman,” ucap Dedi.

Stok beras yang ada di gudang Bulog Kalbar kurang lebih sekitar 13.500 ton. Sementara, untuk penyaluran beras berjumlah 5.000 ton dan bisa bertahan kurang lebih 3 bulan kedepan.

“Akan masuk lagi 5.500 ton. Ya sampai bulan Februari itu aman lah, kalau pun gak cukup, kita datang kan lagi. Namun tentu kita terus mendatangkan beras-beras dari luar negeri,” lanjut Dedi.

2. Harisson minta Bulog perbanyak Rumah Pangan Kita (RPK)

Ribuan beras impor akan penuhi kebutuhan warga Kalbar. (IDN Times/Teri).

Untuk mengendalikan beras di pasar, Harisson berharap agar Bulog Kalbar memperbanyak RPK yang menyuplai beras Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) dan dijual ke masyarakat.

“Kalau beras ini membanjiri pasar sesuai arahan Pak Jokowi, maka dia akan menurunkan harga beras di pasar, sehingga masyarakat tidak dibebani dengan harga beras di pasar,” terang Harisson.

Sementara itu, Dedi menyebutkan pihaknya terus memperbanyak RPK dan memiliki target. Hingga saat ini, kata Dedi, RPK yang ada di Kalbar berjumlah 1.740 dan bertambah setiap harinya. Dedi menargetkan setiap bulannya RPK dapat bertambah 50 sampai 100 RPK.

“Jadi satu hari bertambah 10 sampai 20 RPK itu prosesnya setelah mengajukan ke Bulog kita datangi ketemu monitoring survei di lapangan baru kita sampaikan ke pusat untuk mendapatkan persetujuan pusat,” terang Dedi.

3. Bulog Kalbar akan beri sanksi penjual beras di atas Harga Eceran Tinggi (HET)

3.900 ton beras dari Vietnam dan Thailand sampai ke Pelabuhan Internasional Kijing, Kalbar. (IDN Times/Teri).

Sebelumnya, Pj Gubernur Kalbar menemukan pedagang beras di Kalbar yang menjual beras di atas HET. Harisson mengatakan, sampai saat ini Pemerintah Pusat belum ada regulasi terkait sanksi kepada pedagang yang menjual beras di atas HET.

“HET beras SPHP Rp11.500, ini jadi masalahnya bahwa tidak ada sanksi kalau beras SPHP dijual harga di atas HET, kita sedang minta dari pusat harus ada sanksi,” ungkap Harisson.

Menanggapi hal tersebut, Dedi akan menindak tegas para pedagang yang jual beras di atas HET yakni dengan cara Bulog Kalbar tidak akan memberikan pasokan beras untuk sementara waktu.

“Untuk yang menjual lebih dari HET yang ditentukan pemerintah SPHP sekarang Rp11.500, maka kita kasih sanksi dan kita tidak akan drop lagi, mereka PO gak kita layani, itu saja saksinya untuk sementara sanksinya sebelum ada sanksi dari pemerintah,” tegas Dedi.

Bulog Kalbar juga akan terus melakukan monitoring untuk memantau penjualan beras di atas HET tersebut. Jika ditemukan pedagang nakal, maka tak segan pihaknya akan memberikan sanksi.