500 Hektare Area Kumuh Disorot, Banjarmasin Kaji Sistem Cegah Banjir

Menurutnya, setiap penataan kawasan kumuh harus disertai pengaturan pembangunan saluran air yang berfungsi mengalirkan kelebihan air, baik dari sumber alami maupun buatan, guna mencegah genangan dan banjir. Selain itu, fungsi lahan harus dijaga agar pembangunan infrastruktur tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

“Kita merasakan banjir terjadi di banyak titik, bahkan cukup parah di kawasan permukiman padat penduduk,” ujarnya.

Yamin menilai, salah satu penyebab banjir yang lambat surut adalah minimnya drainase serta berkurangnya fungsi sungai akibat pendangkalan. “Ini harus kita benahi bersama agar ke depan tidak terus berulang,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Banjarmasin, Chandra Iriandy, menyatakan arahan wali kota tersebut menjadi langkah positif yang harus segera ditindaklanjuti. Terlebih, banjir cukup tinggi sempat melanda sejumlah kawasan padat penduduk pada awal tahun ini, yang sebagian besar masih berstatus kawasan kumuh.

Menurut Chandra, penanganan kawasan kumuh dilakukan secara kolaboratif lintas instansi, baik di lingkungan pemerintah kota maupun dengan dukungan pemerintah provinsi dan pusat. Disperkim bertugas menangani perbaikan jalan lingkungan, sementara Dinas Sosial bersama pemerintah provinsi dan pusat fokus pada perbaikan rumah tidak layak huni.

Berdasarkan data Pemkot Banjarmasin, luas kawasan kumuh di kota tersebut mencapai sekitar 500 hektare yang tersebar di lima kecamatan, sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota tahun 2022. Pemerintah kota menargetkan penanganan kawasan kumuh seluas sekitar 65 hektare setiap tahunnya.

“Sistem pencegahan banjir melalui pembangunan drainase dan normalisasi sungai menjadi tanggung jawab dinas terkait, yakni Dinas PUPR,” jelasnya.