7 Tahun Ratusan Miliar Habis, Jembatan Kembar Tak Kunjung Selesai

18 Sep 2019, 12:12 WIB

Jembatan Mahakam bersampingan dengan Jembatan Mahkota IV (IDN Times/Yuda Almerio)

Samarinda, IDN Times - Progres pengerjaan Jembatan Mahkota IV atau biasa disebut jembatan kembar mendapat kritikan dari DPRD Kaltim.

Maklum saja, pengerjaan jembatan itu terbilang tanggung, sebab dari sisi Samarinda Seberang sudah rampung, sedangkan dari Samarinda kota belum tuntas. Yang mengganjal dari pengerjaan megaproyek itu ialah pembangunan girder di seksi 10.

Alasannya, girder dengan panjang 35 meter itu tidak masuk kontrak PT Waskita Karya selaku konsorsium yang menangani jalan pendekat sisi Samarinda. Walhasil, sisa dari proyek tersebut ditender lagi.

1. Ratusan miliar habis, Dewan minta pemerintah tegas

Ilustrasi Jembatan Mahakam (IDN Times/Yuda Almerio)

Informasi yang dihimpun IDN Times, proyek jembatan kembar itu terbagi ke beberapa bagian dan dalam prosesnya telah menelan duit ratusan miliaran rupiah.

Misalnya saja, jalan pendekat Samarinda itu makan anggaran sebesar Rp225,84 miliar dengan panjang 502,4 meter.

Sementara bentang utama jembatan sepanjang 400 meter nilai proyeknya mencapai Rp180,64 miliar.

Lalu jalan pendekat sisi Samarinda Seberang itu menghabiskan duit Rp226,87 miliar dengan skema kerja sama operasional, panjang jalurnya 386,65 meter.

“Sebaiknya jika pemenang lelang atau tender sudah ada, langsung diminta bekerja. Pemerintah harus tegas, jangan sampai molor lagi karena kontraktor tak punya uang,” kata anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu.

2. Tujuh tahun tak selesai, pemerintah dianggap tidak serius

Dok.IDN Times/Istimewa

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, menilai pemerintah kurang serius dalam menangani proyek pembangunan jembatan tersebut, lebih lagi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUTRPR) Kaltim.

Padahal jalur penghubung beton itu mulai dikerjakan pada 2012. Namun tujuh tahun berlalu jembatan kembar tak juga bisa dinikmati warga Kota Tepian. Dan keterlambatan itu tak hanya terjadi sekali.

“ Jembatan ini sangat ditunggu warga sebagai pengurai kemacetan. Seharusnya ada target penyelesaian. Dinas PU ini terkesan enggak serius,” tegas Baharuddin, mantan legislator DPPRD Kukar tersebut.

3. AKD belum tuntas, legislator tak bisa evaluasi, berharap pemerintah jujur

(Ilustrasi) IDN Times/Sukma Shakti

Sayangnya, saat ini pihaknya belum bisa bergerak banyak. Mau tak mau penilaian maupun inspeksi di lapangan belum bisa ditunaikan, sebab alat-alat kelengkapan dewan (AKD) seperti komisi dan fraksi belum sahih.

Namun dia memberi garansi, jika sah DPRD tentu akan memanggil Dinas PUTRPR Kaltim.

“Jujur saja kami cukup kecewa kalau pembangunan jembatan kembali molor,” tambah Baharuddin.

Itu sebabnya, kata dia, pemerintah atau Dinas PUTRPR Kaltim sebaiknya saling berkoordinasi untuk urusan pembangunan Jembatan Mahkota IV.

Bila ada masalah, tak perlu waswas dan baiknya jujur biar warga tak berharap banyak.

“Biar kita enggak bertanya-tanya lagi. Memang repot kalau enggak bisa tegas,” ujarnya.

4. Anggaran jembatan tahun ini masuk Silpa

Ilustrasi paripurna DPRD Kaltim (IDN Times/Yuda Almerio)

Dia menambahkan, bisa dipastikan ada alokasi anggaran untuk Jembatan Mahkota IV di dalam APBD Perubahan 2019. Namun duit itu hanya akan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Kecuali anggarannya masuk di APBD 2020 dengan demikian pengerjaannya bisa dilakukan tahun depan.

“Sama saja memberikan contoh tak baik dalam urusan kelola belanja dan serapan anggaran,” pungkasnya.