Agama atau Keyakinan, Polemik Aliran  Kaharingan

Nesiwati mengatakan, penganut Kaharingan selalu berharap agar status agama mereka ini bisa memperoleh penegasan dari negara. Sebagai sama-sama warga negara Indonesia, menurutnya, penganut Kaharingan pun punya hak seperti halnya agama-agama lain. 

Menurutnya, aliran Kaharingan merupakan agama yang diwariskan para leluhur asli di nusantara hingga sekarang. Ini yang menjadi kepercayaan warga Suku Dayak di Kalimantan yang menganggapnya sebagai agama leluhur. 

Dalam hal ini, Nesiwati menyebutkan, penganut Kaharingan juga memiliki tempat ibadah, hari-hari besar keagamaan, dan sakral lain sebagai pemersatu antar umat. 

Nesiwati mengatakan, Kaharingan hampir sama dengan aliran kepercayaan lain di nusantara, sebagai peninggalan para leluhur. Ia pun mengambil contoh, aliran kepercayaan Kejawen di mana menjadi warisan para leluhur di masyarakat Jawa. 

Dua kepercayaan ini memiliki kesamaan yakni mempercayai peninggalan-peninggalan leluhur.

Kembali ke persoalan KTP, Nesiwati ingin agar penganut Kaharingan pun bisa masuk dalam kolom KTP. Hal itu diinginkan karena Kaharingan adalah agama nusantara asli di Indonesia, yang ada jauh lebih dulu ketimbang agama lainnya, semisal Buddha, Hindu, Islam, Kristen, hingga Katolik. 

Sebelum ada regulasi, penganut kepercayaan leluhur ini terpaksa mempergunakan agama sudah ada. Semisal Hindu yang dianggap memiliki kesesuaian dengan Kaharingan. 

Seperti dilakukan penganut Kaharingan di Kalimantan Tengah (Kalteng) di mana mereka memilih kolom agama Hindu sebagai pilihannya. Alasannya sederhana, karena merasa sedikit ada kesesuaian saja. 

Tetapi pada perjalanannya, Nesiwati menyebutkan, Kaharingan tidaklah bisa disamakan dengan Hindu. Baginya, Kaharingan adalah agama yang diturunkan dari leluhur orang Kalimantan.

Kaharingan juga memiliki kitab sesuai daerah Kaharingan, karena leluhur setiap Kaharingan berbeda-beda. Namun, ritual yang dilaksanakan sama.

Status kepercayaan kepada Tuhan yang maha esa' dalam KTP sekarang ini yang masih dipakai, bersifat sementara. Pihaknya memperjuangkan agar regulasi itu bisa diperjelas dan bahwa agama Kaharingan bisa langsung masuk dalam KTP dan masuk dalam naungan Kementerian Agama. 

Bukan lagi di bawah naungan Lembaga Kepercayaan Kepada Tuhan yang Maha Esa.

"Kami harap kepercayaan kami bisa langsung di bawah Kementerian Agama. Hingga sekarang ini masih kami perjuangkan semoga dikabulkan," ucap Nesiwati.

Mengutip data persebaran organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME tahun 2018 dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud RI tercatat ada puluhan organisasi penghayat yang eksis di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi pada 7 November 2017 kemudian mengabulkan permohonan uji materi aturan pengosongan kolom agama bagi penganut kepercayaan di kartu keluarga dan elektronik KTP dalam UU Administrasi Kependudukan.

Kini, kepercayaan para penghayat sudah bisa tercantum dalam KTP, meskipun masih ada simplifikasi yang seolah menggeneralisasi aliran kepercayaan yang sangat banyak di Indonesia.

Seperti diketahui, Presiden Joko "Jokowi" Widodo sudah meresmikan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan pada 2019, lewat PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kepercayaan Kaharingan tersebar di seluruh daerah di Kalimantan tak terkecuali Kalimantan Selatan. Meskipun di daerah ini mayoritas adalah Suku Melayu sekaligus penganut agama Islam. 

Namun budaya Kaharingan yang dimiliki Suku Dayak sudah ada dan berdampingan bersama masyarakat Suku Banjar.