Akar Konflik Warga Muara Langon dengan Perusahaan Tambang Batu Sopang
Balikpapan, IDN Times - Peristiwa penyerangan yang menewaskan seorang warga dan melukai lainnya di Desa Muara Langon, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Jumat (15/11/2024), mengungkapkan ketegangan mendalam di balik konflik antara masyarakat adat dan aktivitas perusahaan tambang batu bara.
Tragedi ini bukan hanya soal kekerasan fisik, melainkan cerminan akumulasi konflik panjang terkait aktivitas hauling batu bara di wilayah tersebut.
1. Detik-detik peristiwa tragis penyerangan terhadap warga
Menurut Linus, seorang warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian, insiden itu terjadi di posko warga yang didirikan di RT 06, Desa Muara Langon. Saat itu, sebagian besar warga yang berjaga sedang tertidur lelap.
“Saya baru pulang dari posko sekitar pukul 03.00 WITA. Lalu, sekitar pukul 05.00, saya mendapat telepon dari warga bahwa ada penyerangan,” ujar Linus.
Sesampainya di lokasi, Linus mendapati Anson (55) tergeletak dengan luka di teras, sementara Rusel (60) ditemukan tak bernyawa di dalam rumah. Luka di leher keduanya semula diduga akibat tembakan, namun indikasi terbaru menunjukkan bahwa luka tersebut lebih menyerupai sayatan benda tajam.
2. Riwayat konflik antara warga Muara Langon dengan perusahaan tambang
Penyerangan ini diduga erat kaitannya dengan aksi penolakan hauling batu bara yang dilakukan warga. Sejak Desember 2023, masyarakat Kecamatan Batu Sopang dan sekitarnya telah menyuarakan keberatan terhadap aktivitas truk hauling yang menggunakan jalan nasional sebagai jalur operasional. Mereka menilai kegiatan tersebut membahayakan keselamatan warga dan merusak infrastruktur jalan.
Konflik semakin memanas setelah serangkaian peristiwa, seperti:
- Kecelakaan Maut (26 Oktober 2024)
Seorang pendeta bernama Veronika Fitriani (26) meninggal dunia akibat kecelakaan dengan truk hauling milik PT MCM. Tragedi ini memicu kemarahan warga, yang kemudian mendirikan posko penolakan hauling di RT 06. - Ancaman dan Kekerasan (10 November 2024)
Muncul laporan rencana aksi balasan oleh kelompok yang mendukung aktivitas hauling, meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. - Penyerangan Posko (15 November 2024)
Serangan oleh orang tak dikenal dini hari itu mengakibatkan dua korban: Rusel yang tewas dan Anson yang terluka parah.
3. Tim gabungan Polda Kaltim dan Polres Paser belum membuahkan hasil
Polisi segera membentuk tim gabungan dengan Polres Paser untuk mengusut kasus ini. Kabid Humas Polda Kalimantan Timur (Kaltim) Komisaris Besar Pol Yulianto, menyatakan bahwa penyelidikan dilakukan secara maksimal.
“Kami turut berduka cita atas tragedi ini. Kami berkomitmen untuk mengungkap pelaku dan berharap masyarakat tetap tenang,” ujarnya.
Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik pun meminta masyarakat menghormati proses hukum dan menjaga situasi tetap kondusif. Ia menegaskan perlunya koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menemukan solusi jangka panjang terkait aktivitas hauling.
Namun, masyarakat dan organisasi sipil menunjukkan kekecewaan terhadap penanganan konflik ini. Dalam aksi solidaritas di Samarinda, Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur mengecam pemerintah dan aparat yang dinilai lalai.
"Kejadian ini semestinya bisa dicegah jika ada ketegasan sejak awal," ujar Dede Wahyudi, Humas KMS Kaltim.
4. Aksi solidaritas sipil menuntut Kapolda Kaltim dan Kapolres mundur
Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim menggelar aksi solidaritas di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, pada Senin (18/11/2024). Aksi ini dilakukan untuk mendukung pengungkapan kasus penyerangan terhadap warga Dusun Muara Kate, Desa Muara Langon berujung satu korban jiwa tewas dan seorang terluka berat.
Aksi solidaritas ini diikuti berbagai kelompok, termasuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Walhi Kaltim, Pokja 30, dan sejumlah elemen mahasiswa.
Humas KMS Kaltim Dede Wahyudi, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan wujud kekecewaan terhadap kelalaian pemerintah daerah dalam menangani konflik yang terjadi. Menurut Dede, kejadian ini semestinya dapat dicegah jika ada ketegasan sejak awal.
"Selama ini tidak ada sikap tegas terhadap aktivitas hauling, padahal sudah ada korban jiwa sebelumnya," ujarnya.
Dede juga menyoroti kinerja aparat penegak hukum yang dinilai lalai hingga jatuh korban jiwa. Ia mendesak agar Kapolda Kaltim dan Kapolres Paser dicopot dari jabatannya.
"Kejadian ini adalah akibat pembiaran. Tidak ada langkah nyata dari aparat, sehingga kami mendesak pencopotan Kapolda Kaltim dan Kapolres Paser," tegasnya.
Penyerangan ini diduga kuat berkaitan dengan penolakan warga terhadap aktivitas hauling yang melibatkan perusahaan tambang di wilayah tersebut.
