Aksi Damai Usut Tuntas Kasus 39 Anak Tewas di Lubang Tambang di Kaltim

Yusri menambahkan, aktivitas pertambangan batu bara di Kaltim menyebabkan masyarakat kecil tertindas, mengalami kriminalisasi, perampasan dan sengketa lahan, tercemar limbah dan sumber air mereka terkuras.

“Bahkan disaat pandemi ini, para pengusaha tambang dan korporasi tambang mereka sama sekali tidak peduli dan terus saja mengeruk kekayaan alam demi memperkaya diri sendir,” tegasnya.

Sementara itu, Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang mengatakan, pihaknya juga menyampaikan tiga laporan terkait dugaan tindak pidana kehutanan, pertambangan dan lingkungan yang terjadi di dua wilayah yakni di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Berau.

Ia menuturkan, di Kukar ada setidaknya 10 lokasi tindak pidana yang meliputi taman hutan rakyat dan hutan negara khususnya hutan produksi.

“Laporan ini sebenarnya sudah disampaikan ke Gakum KLHK namun sampai saat ini tidak ada progresnya dan pemberitahuan perkembangan kasusnya. Nah, hari ini kami ke Polda Kaltim menyampaikan laporan ini langsung dibawah Cq Dirkrimsus,” jelasnya.

Rupang menambahkan, laporan telah diterima oleh petugas Ditkrimsus Polda Kaltim dan menurutnya, minggu depan kemungkinan ada pertemuan kembali untuk pendalaman laporan ini.

Selain itu, Rupang juga menanyakan laporan atas tewasnya dua anak di lubang tambang yang ada di Kabupaten Paser yang hingga kini belum ada pemanggilan dan gelar perkara kepada pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab.

Rupang mengatakan, kegiatan aksi unjuk rasa damai dan penyampaian dugaan laporan kejahatan pidana kehutanan dan tambang ini adalah bagian dari peringatan Hari Anti Tambang Tahun 2021.

Sejumlah dugaan kasus terkait kejahatan lingkungan dan pelanggaran HAM akibat praktik tambang bermasalah, serta juga makin meraja relanya operasi oleh 'bandit-bandit' tambang di seluruh wilayah Kaltim perlu diusut tuntas.

“Kini mereka menguasai jalanan dan sepertinya aparat hukum tidak punya nyali bertindak, kehadiran kami untuk membangkitkan nyali aparat hukum untuk melakukan penindakan, penangkapan serta penahanan, untuk segera diseret ke Pengadilan, agar masyarakat juga mendapatkan perlindungan,”  ujarnya.