Samarinda, IDN Times - Perlahan-lahan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Kaltim mulai terbentuk. Hasil rapat paripurna 5 September lalu memutuskan urusan pembentukan komisi, fraksi-fraksi, tata tertib (tatib), dan pengesahan jadwal kegiatan dewan.
Untuk urusan fraksi erat kaitannya dengan perolehan kursi di parlemen. Syarat pembentukan fraksi minimal 4 kursi.
Dengan demikian di Parlemen Karang Paci--sebutan DPRD Kaltim Partai Golkar punya hak penuh membentuk fraksi tanpa harus koalisi sebab partai berlambang Beringin itu punya 12 kursi, demikian pula dengan PDIP 11 kursi.
Sementara, Partai Gerindra mengantongi 8 kursi, begitu juga PAN dan PKB yang bisa mengumpulkan 5 kursi.
Tapi tidak dengan PKS bersama PPP yang memperoleh 4 kursi. Lalu dari Demokrat, 3 kursi, Nasdem, 2 kursi dan Hanura harus sabar dengan satu kursi. Bagi partai yang tak cukup empat kursi tentu koalisi jadi solusi.
Ketua Sementara DPRD Kaltim, Makmur HAPK mengatakan, dengan demikian ada delapan fraksi yakni Golongan Karya, PDI-Perjuangan, Gerindra, PAN, PKB-Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Demokrat - Nasional Demokrat.
Selain itu, dalam rapat itu juga disetujui pembentukan kelompok kerja (pokja) dewan. Nantinya, pokja ini bertugas untuk menyusun AKD.
"Pokja tatib inilah yang berfungsi menyusun rancangan tata tertib dewan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas," kata Makmur.
Dalam pertemuan itu, Andi Harun dari Partai Gerindra diusulkan sebagai wakil ketua DPRD Kaltim. Sementara itu, para jawara pileg seperti Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan PAN belum mengajukan figur calon pimpinan dewan.
Menanggapi itu, Makmur mengaku jika Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan PAN masih menunggu surat keputusan (SK) pengajuan calon ketua dan wakil ketua dewan dari pengurus pusat partai di Jakarta. "Saya baru terima surat (SK) Andi Harun dari Partai Gerindra," ungkapnya.
Makmur menerangkan, seluruh AKD, mulai dari fraksi, komisi, badan anggaran (banggar) hingga unsur pimpinan dewan akan paripurna sebelum akhir September 2019. Dengan demikian pada awal Oktober semua AKD sudah lengkap pun demikian ketua dan wakil definitifnya. "Kalau ada ketua definitif kerja parlemen juga bisa lebih maksimal lagi,” katanya.
Dia menambahkan, untuk pembentukan fraksi dan pokja itu tak ada masalah. Ada delapan fraksi terbentuk, sementara pimpinan dewan masih menunggu. "Saya sudah surati
Golkar, PDI Perjuangan, dan PAN untuk meminta nama calon pimpinan dewan. Semoga dalam waktu dekat sudah ada namanya," pungkasnya.