Samarinda, IDN Times - Setelah dikepung banjir empat hari, Samarinda berstatus tanggap darurat. Ada 47 ribu lebih warga yang terdampak gara-gara bencana musiman ini. Semuanya menyebar di 5 kecamatan dan 15 kelurahan.
“Kami khawatir sebab laporan yang diterima ada 5 kecamatan yang terdampak dan 47 ribu warga jadi korban,” ucap Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi usai memantau banjir Samarinda di Jalan Sejahtera 1, Kecamatan Sungai Pinang pada Selasa (26/5) sore.
Meski demikian, kata Hadi, ketinggian air sudah mulai menurun. Sempat di posisi tertinggi mencapai 120 sentimeter kini genangan mulai menyusut 30 sentimeter. Dan diperkirakan dua hari ke depan ketinggian air bisa berkurang, asalkan cuaca mendukung alias tak ada hujan.
“Doakan saja semuanya cepat berlalu,” pintanya.
Wajar bila politikus Partai Gelora ini berkata demikian, sebab saat ini warga Samarinda masih dibikin pusing oleh virus corona atau COVID-19, belum lagi urusan banjir dan petaka itu datang saat Lebaran.
Persoalan banjir ini sudah menahun dan itu terjadi di ibu kota provinsi. Apa langkah tegas Pemprov Kaltim?
Hadi menjawab, mengenai itu untuk solusi jangka panjang sudah ada, yakni memindahkan ibu kota Kaltim, Samarinda, ke lokasi lain sehingga pemekaran wilayah terjadi, pun demikian masalah banjir. Namun untuk jangka pendeknya drainase dan pengerukan Sungai Karang Mumus.
“Sudah kami sampaikan ke pusat sebab kalau dana APBD saja tak cukup,” tuturnya.
Sebenarnya persoalan Sungai Karang Mumus (SKM) sudah dilirik pusat lewat proyek strategis nasional atau PSN, namun hingga sekarang pelaksanaannya belum jelas. Namun Hadi menyebut pengerjaan tersebut bertepatan dengan COVID-19.
“Semua anggaran dipotong 50 persen, kecuali dana alokasi khusus (DAK) khusus kesehatan dan pendidikan,” pungkasnya.