Anggota DPRD PPU Minta Data Keluarga Miskin Tak Timbulkan Masalah

Dikatakannya, berdasarkan hasil rapat kerja Komisi II DPRD PPU dengan Dinas Sosial dan perwakilan pemerintah kelurahan baru-baru ini, data penduduk miskin yang berasal dari Kementerian Sosial berbeda dengan data yang berasal dari pemerintah daerah.   

“Hal ini disebabkan data bersumber dari Kementerian Sosial berbeda dengan pemerintah daerah, karena tidak uptodate dan faktual. Pusat sumber datanya mengambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang melakukan data empat atau lima tahun sekali,” tuturnya.

Sementara setiap tahun data dari pemerintah selalu ada perubahan mengikuti kondisi terbaru status masyarakat PPU. Tadinya berstatus miskin karena ada perubahan status menjadi keluarga mampu. 

Ia  mengungkapkan, karena kondisi tersebut,  pihaknya menerima informasi kalau  di lapangan ada istilah keluarga miskin pengganti, pada hal itu diperbolehkan. Begitu pula ada warga yang sudah meninggal masih mendapatkan bantuan sosial dan belum dilakukan perubahan dari pusat.

“Harusnya data antara daerah dan pusat sama dan sinkron. Di mana sumber data itu sama dari tingkat rukun tetangga (RT), desa dan kelurahan, pemerintah daerah hingga pusat,” katanya.

Selain itu, tambahnya, kini  dari pemerintah pusat ada istilah miskin ekstrem, ternyata data di PPU tidak ada. Selain itu, pemerintah pusat juga tidak memberikan kriteria masyarakat dengan kategori miskin ekstrem. 

Kemudian, sambungnya, berdasarkan data dari Dinas Sosial PPU di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu hampir 90 persen penduduknya mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang merupakan program layanan kesehatan khusus untuk masyarakat tidak mampu.

Ia meragukan data kemiskinan di masyarakat PPU ini. 

“Jelas tidak mungkin 90 persen penduduk di desa itu miskin semua. Bahkan infonya ada aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi penerima salah satu program bantuan sosial melalui kantor pos, sehingga perlu diduga kalau data dari pusat itu kurang pas dengan kondisi di lapangan,” tegasnya.

Oleh karena itu, tutur Syarifuddin, agar data masyarakat miskin di PPU valid, maka komisi II DPRD PPU mendorong dilakukan pendataan ulang dari tingkat RT hingga kelurahan desa. Dengan mengusulkan anggaran sebesar Rp50 juta untuk kelurahan melakukan pendataan tersebut.

“Sedangkan di tingkat pemerintahan desa meminta agar mereka menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk membiayai kegiatan validasi faktual masyarakat miskin di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.   

Harapannya, jelas Syarifuddin, data validasi itu dapat dijadikan sebagai dasar menyatukan data yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, pihaknya meminta ke Bupati PPU Hamdam untuk menginstruksikan pemerintahan desa menggunakan  dana ADD untuk operasional petugas pendataan tadi.

“Bulan depan insya Allah kami akan melanjutkan rapat kerja dengan mengundang Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang), Dinas Sosial, kelurahan dan desa termasuk dari BPS PPU,” urainya.

Terpisah Anggota Komisi II DPRD PPU Bidang Pembangunan  dan Keuangan Rusbani menyatakan mendukung pemerintah mengalokasi anggaran untuk pendataan atau validasi masyarakat miskin di PPU, termasuk desa menggunakan ADD.

“Namun besaran anggaran itu perlu dibicarakan supaya mencukupi. Selain itu, ada perbedaan antara wilayah satu dengan lainnya mengingat ada perbedaan jumlah penduduk dan luas wilayah,” tukasnya.

Harapannya, pendataan yang dilakukan itu bisa menjadi data pembanding bagi pemerintah pusat, agar anggaran yang digunakan tidak menjadi sia-sia. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah kabupaten melakukan upaya agar data itu digunakan pemerintah pusat. 

“Seharusnya data masyarakat miskin di PPU dari  pemerintah pusat mengambil instrumen dari tingkat kelurahan atau desa. Kami di DPRD hanya memfasilitasi dan tentu setuju dianggarkan. Kini tinggal bagaimana menyikapi agar data itu digunakan pemerintah pusat,” pungkasnya.