Antisipasi COVID-19, Dewan di Balikpapan Bakal Keluarkan Perda

Syukri mengatakan, DPRD bersama Pemkot Balikpapan sudah menunjukkan komitmen yang sama soal perlunya kekuatan hukum yang lebih mengikat untuk menegakkan protokol kesehatan. Sehingga upaya penegakan hukum yang dilakukan memiliki payung hukum yang jelasnya, karena selama ini payung hukum yang digunakan saat penindakan terhadap pelanggaran protokol COVID-19 baru sebatas Peraturan Walikota (Perwali) dan surat edaran, yang dinilai masih lemah dari sisi hukum.

“Dengan hadirnya Perda nanti diharapkan lebih menyeluruh. Khususnya tentang penegakan protokol kesehatan di masyarakat. Jadi kita bisa menaungi berbagai kebijakan yang kita ambil, termasuk masalah sanksi. Karena perwali berbeda dengan perda yang bisa mengatur sanksi pidana," terangnya.

Menurut Syukri dasar sanksi melalui Perda Percepatan Penanganan COVID-19 jelas lebih mengikat terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran, sehingga upaya penegakan disiplin masyarakat lebih maksimal. Karena semua sanksi yang ada diatur dalam Perda.

Hal ini dilakukan sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang menyebutkan bahwa semua daerah mesti memiliki satu Peraturan Daerah dalam mengatur berbagai hal terkait upaya percepatan pengendalian COVID-19. Bahkan melalui Perda ini dimungkinkan adanya pengaturan sanksi pidana. 

"Kan Satpol PP lakukan razia masker nih. Ada denda Rp100 ribu bisa diganti masker. Nah itu dasarnya apa kan Perwali. Itu yang mau kita bawa ke Perda. Jadi nanti masuk di pelanggaran Perda. Jadi ada orang tidak pakai masker maka dia dianggap melanggar perda,” terangnya.

Syukri menambahkan pembahasan Perda COVID-19 ini juga bertujuan mendukung upaya pemerintah kota dalam menekan laju rasio pasien terkonfirmasi positif COVID-19 melalui penegakan protokol kesehatan. 

Pembahasan Perda COVID-19 ini  akan menjadi salah satu prioritas dalam agenda pembahasan, sehingga ditargetkan dapat selesai pada akhir tahun 2020 ini. 

“Kalau perwali belum kuat. Tapi kalau perda itu wakil rakyat sudah setuju. Ini butuh waktu dua bulan untuk realisasi Perda COVID-19. Kita sedang mulai kajiannya semoga cepat terwujud,” tambahnya. 

Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19, menggelar kampanye 3 M : Gunakan Masker, Menghindari Kerumunan atau jaga jarak fisik dan rajin Mencuci tangan dengan air sabun yang mengalir. Jika protokol kesehatan ini dilakukan dengan disiplin, diharapkan dapat memutus mata rantai penularan virus. Menjalankan gaya hidup 3 M, akan melindungi diri sendiri dan orang di sekitar kita. Ikuti informasi penting dan terkini soal COVID-19 di situs covid19.go.id dan IDN Times.