Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
SMA 1 Pontianak.
Siswa SMAN 1 Pontianak menerima MBG. (IDN Times/Teri).

Pontianak, IDN Times - Untuk memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mencegah kembali terjadinya kasus keracunan di Kalimantan Barat (Kalbar), Pemprov Kalbar berencana akan membuat Satuan Tugas (Satgas) MBG tingkat provinsi.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Erna Yulianti. Dia bilang, saat ini pihaknya sedang menyusun strateginya.

“Kami akan membuat Satgas MBG tingkat Provinsi yang nantinya akan ada peran masing-masing. Sehingga masalah (keracunan) serupa di Ketapang, Kayong Utara tidak terjadi lagi,” kata Erna, Jumat (3/9/2025).

1. Satgas bakal diketuai Gubernur

Gubernur Kalbar meninjau MBG di SMAN 1 Pontianak. (IDN Times/Teri).

Satgas MBG ini nantinya seluruh stakeholder bakal terlibat, seperti Bappeda, Diskes, TNI , dan Polri. Dengan adanya Satgas MBG, pihaknya bisa mengawasi MBG ini mulai dari proses, pelaksanaan, hingga pendistribusian.

“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi tidak hanya menjadi tanggung jawab koordinator saja. Ini sedang proses kita bentuk di bawah Pemprov Kalbar. Sedang kita susun terkait ini untuk benar-benar kita lihat terkait Satgas tersebut,” papar Erna.

Erna bilang, Satgas MBG ini bakal diketuai oleh Gubernur Kalbar, Ria Norsan. Tak hanya itu, pihaknya kini juga memperketat pengawasan ahli gizi pada program MBG.

“Permasalahan kita memang ada beberapa kabupaten yang kekurangan ahli gizi. Kita sudah bicara bersama dengan koordinator MBG bahwa nanti ada Mou antara Dinkes Provinsi memfasilitiasi MoU dengan universitas yang memang mempunyai tenanga kesehatan khusus tenaga ahli gizi,” tuturnya.

2. 16 siswa di Ketapang diduga keracunan nugget hiu, pengelola bakal evaluasi

MBG yang dimakan siswa keracunan. (IDN Times/istimewa).

Sebelumnya diberitakan sebanyak 16 siswa di salah satu sekolah di Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, diduga mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi MBG menu nugget ikan hiu dari dapur yang dikelola Yayasan Adinda Karunia Ilahi.

Kejadian ini sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Namun pihak yayasan menegaskan agar publik tetap tenang dan menunggu hasil resmi uji sampel dari otoritas kesehatan.

“Kami memohon maaf atas kejadian ini. Peristiwa ini menjadi perhatian serius dan akan segera kami evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perangkat dapur yang bertugas,” ujar Hefni Maulana, Pengelola Yayasan Adinda Karunia Ilahi.

Hefni menjelaskan, dari total 3.474 penerima manfaat di 24 sekolah mulai dari jenjang PAUD hingga SMA, hanya 16 siswa dari satu sekolah di Benua Kayong yang mengalami gejala. Sementara itu, sekolah lain yang juga menerima makanan dari dapur yayasan tidak melaporkan adanya kasus serupa.

“Kalaupun benar keracunan, seharusnya semua siswa yang mengonsumsi makanan itu terdampak. Jadi kita belum bisa langsung memvonis. Karena itu, mari kita tunggu hasil investigasi resmi,” jelasnya.

Yayasan Adinda Karunia Ilahi menegaskan kesiapannya bekerja sama penuh dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait untuk meneliti sampel makanan serta melakukan evaluasi.

“Kami sangat terbuka terhadap evaluasi dan siap memperbaiki sistem jika ditemukan kekurangan. Tujuan utama kami adalah memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh penerima manfaat,” kata Hefni.

Hefni menutup pernyataannya dengan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

“Kami akan menjadikan kejadian ini sebagai evaluasi berharga agar lebih baik ke depan. Keselamatan dan kesehatan siswa adalah prioritas utama kami,” paparnya.

3. Uji laboratorium hiu nugget belum keluar

Pengelola Yayasan Adinda Kurnia Ilahi, Hefni Maulana. (IDN Times/Istimewa).

Sementara itu, Kepala BGN Regional Kalbar, Agus Kurniawi menyampaikan, terkait hasil uji laboratorium BPOM sampel menu MBG yang diduga penyebab keracunan di Ketapang, pihaknya masih menunggu.

“Nanti hasilnya akan dirilis oleh satgas masing-masing,” katanya.

Sedangkan mengenai sanksi yang diberikan, Agus mengatakan sampai saat ini pihaknya masih menunggu instruksi dari BGN pusat.

“Yang berhak menentukan adalah BGN, jadi kami mengikuti arahan nantinya,” tambahnya.

4. Kepala BGN dorong SLHS

Gubernur Kalbar bertemu Ketua BGN Regional Kalbar. (IDN Times/Adpim).

Tak hanya itu, Kepala BGN Regional Kalbar juga mendorong percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) oleh seluruh mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat.

“Kita dorong agar semua mitra segera melengkapi Sertifikat SLHS. Saat ini masih dalam proses pengurusan,” ucap Agus.

Agus mengatakan, kewenangan pengurusan SLHS berada di masing-masing pemerintah kabupaten dan kota.

Editorial Team