Balikpapan, IDN Times - Pemerintah Kota Balikpapan akan mengembangkan konsep hunian vertikal untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pendatang.
Jumlah pendatang di Balikpapan diperkirakan akan meningkat seiring dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur.
"Salah satu upaya kita adalah dengan mengembangkan konsep hunian vertikal, untuk mengurangi kepadatan," kata Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi ketika diwawancarai wartawan, belum lama ini.
Sejak mendapatkan predikat sebagai salah satu kota layak huni di Indonesia, Kota Balikpapan terus berkomitmen untuk menciptakan kota dengan konsep kawasan terbuka hijau.
Pada Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditetapkan sekitar 58 persen luasan Kota Balikpapan akan dijadikan kawasan terbuka hijau. Hanya sekitar 42 persen luasan Kota Balikpapan yang akan dijadikan kawasan pemukiman.
Pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur yakni di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara menjadikan Kota Balikpapan sebagai kota penyangga yang akan turut merasakan dampak pemindahan ibu kota negara.
Diperkirakan sekitar 1,5 juta penduduk yang merupakan aparatur sipil negara di tingkat pusat akan dipindahkan ke wilayah ibu kota negara.
Lonjakan jumlah penduduk tersebut diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan hunian di Kota Balikpapan.
"Kita berkomitmen untuk mempertahankan konsep 58 persen kawasan hijau, sudah ada dalam RTRW kota," jelasnya.
Untuk mempertahankan konsep 58 persen kawasan terbuka hijau, Pemerintah Kota akan terus mendorong untuk mengembangkan kawasan permukiman dengan konsep vertikal.
Pembatasan kawasan yang boleh dibangun menjadi tantangan bagi Balikpapan untuk mendukung upaya pengembangan investasi di bidang infrastruktur.
Dengan luas lahan Balikpapan yang hanya mencapai 503 kilometer persegi, Rizal menjelaskan pihaknya dalam beberapa tahun terakhir telah membuat konsep untuk mengembangkan konsep hunian vertikal sebagai solusi masalah keterbatasan lahan di Kota Balikpapan.
Konsep ini dipergunakan untuk membangun hunian bagi warga, termasuk dalam membangun infrastruktur untuk kawasan perkantoran pemerintah.
Kota Balikpapan merupakan gerbang bagi warga pendatang yang masuk ke Kalimantan Timur, sebagai kota yang dilengkapi dengan fasilitas bandara dan pelabuhan bertaraf internasional.
Rizal menuturkan pihaknya tidak bisa membatasi jumlah pendatang yang masuk ke Kota Balikpapan.
Namun Rizal, berencana akan berkoordinasi dengan sejumlah pemerintah kabupaten/kota yang paling banyak menghasilkan pendatang yang ada di Kota Balikpapan, agar warganya akan akan mencari kesempatan kerja di Kota Balikpapan dibekali dengan keterampilan.
"Kita tidak bisa membatasi pendatang, kami hanya bisa menghimbau kepada Pemerintah Daerah yang paling banyak menghasilkan pendatang agar warganya dibekali keterampilan," tambahnya.