Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App

Age Verification

This content is intended for users aged 18 and above. Please verify your age to proceed.

Ilustrasi THL dan ASN lingkup Pemkab PPU (IDN Times/Ervan)

Penajam, IDN Times - Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Syarifuddin mengkritik pengelolaan kas keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PPU di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai amburadul di mana insentif aparatur sipil negara (ASN) belum terbayar. 

Pemerintah daerah malah terus membuka tenaga harian lepas (THL) dengan membebani daerah.

“Saat ini APBD kita amburadul dan tidak kondusif, untuk membayarkan kewajiban pemerintah seperti insentif bagi aparatur sipil negara (ASN) saja sudah tidak mampu, namun aneh Pemkab malah menerima THL baru tentu gajinya bersumber dari APBD,” katanya kepada IDN Times, Rabu (15/9/2021).

1. Pemkab harus jeli melihat kegiatan prioritas bukan ngotot tambah THL baru

Kantor DPRD Penajam Paser Utara (IDN Times/Ervan)

Menurutnya, dengan kondisi keuangan daerah yang terus merosot, seharusnya Pemkab dapat lebih jeli melihat mana-mana kegiatan lebih prioritas.  Bukan malah ngotot menambah THL sebanyak 21 orang di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan juga beberapa THL baru di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.

“Dirinya sebagai wakil rakyat melihat langkah yang dilakukan Pemkab sudah tidak masuk akal sehat, ketika masyarakat mengalami penurunan kesejahteraan saat ini, tetapi ada beberapa pelaksanaan program yang bertolak belakang dari asas kesejahteraan masyarakat PPU secara luas,” tuturnya.

2. TPP sudah disahkan dalam paripurna DPRD jadi wajib dilaksanakan dan dibayarkan 100 persen

Editorial Team

Tonton lebih seru di