Aspiana Keberatan Dituduh Dalangi Aksi Tolak Hauling di Paser Kaltim

Ana menuturkan, aksi warga sempat menghasilkan kesepakatan bersama antara masyarakat, sopir, dan vendor hauling terkait aturan jam operasional dan beban muatan. Sayangnya, kesepakatan itu tak bertahan lama.

“Waktu itu sudah disepakati soal jam operasional dan batasan muatan. Tapi hanya bertahan satu bulan. Setelah itu, jumlah kendaraan yang melintas makin gila-gilaan. Dalam sehari semalam bisa tembus seribu kendaraan. Ada 300 truk roda 10 dan 700 truk roda 6,” jelasnya.

Ana juga menyoroti bahwa sebagian besar truk yang melintas justru berasal dari luar Kalimantan Timur, dengan pelat kendaraan DA, DD, dan KH. Padahal, batu bara yang diangkut pun bukan berasal dari wilayah Kaltim.

“Tambangnya di Kalimantan Selatan, tapi yang jadi korban jalan rusak dan kecelakaan justru warga Kaltim. Truknya dari luar daerah, perusahaan cuma cari untung besar,” tegasnya.

Ana mengaku syok ketika mengetahui namanya terpampang di sejumlah poster demonstran sopir. Ia merasa dijadikan kambing hitam atas perjuangan masyarakat yang selama ini ia dukung.

“Hari ini saya benar-benar kaget. Nama saya dipajang di semua poster. Mereka bahkan tak mau bubar kalau saya tidak datang. Padahal saya ini bukan pejabat, bukan gubernur. Saya warga biasa yang memperjuangkan keselamatan anak-anak sekolah dan masyarakat yang tiap hari terancam di jalan,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa perjuangannya bukan aksi tunggal. Banyak tokoh adat dan tokoh agama yang turut bergabung karena menganggap aktivitas hauling tersebut merusak lingkungan dan melanggar hukum.

“Kami bukan asal larang. Truk-truk itu ilegal. Mereka gunakan jalan negara, bukan jalan tambang. Ini soal perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia,” tegasnya lagi.

Ana juga menyebut ada indikasi keterlibatan pihak-pihak tertentu yang membekingi operasi truk hauling. Ia mengaku pernah didatangi orang yang mencoba melobi agar kendaraan tambang tetap bisa beroperasi.

“Saya curiga ada yang membacking. Beberapa orang datang ke rumah saya, minta tolong agar truk tetap jalan. Ini bukan demo pertama. Sudah tiga kali sopir balas aksi warga dengan demo tandingan,” ungkapnya.

Aksi penolakan hauling oleh warga, lanjut Ana, telah berlangsung di sejumlah titik. Seperti Muara Kate, Batu Kajang, dan Tanah Grogot. Bahkan melibatkan elemen mahasiswa.

“Aksi ini serius. Kami sudah demo di tiga lokasi. Mahasiswa ikut turun. Bukan main-main,” pungkasnya.

Demonstrasi sopir truk pada 10 Juni 2025 di Simpang Tokare, Batu Kajang, menuntut agar mereka kembali diizinkan melintasi jalan umum. Namun, warga menolak karena hauling di jalan negara sudah dilarang melalui Perda Kaltim Nomor 10 Tahun 2012 serta UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020.

Sejak 2024, sejumlah insiden tragis terjadi akibat aktivitas truk hauling. Mulai dari tewasnya Ustaz Teddy pada Mei 2024, Pendeta Veronika pada Oktober 2024, hingga kasus paling memprihatinkan: kematian tokoh adat asal Muara Kate, Russell (60) yang dibunuh saat menjaga posko warga pada Jumat, 15 November 2024. Hingga kini, pelaku pembunuhan Russell belum tertangkap.

Meski dilarang, praktik hauling batu bara tetap berlangsung secara sembunyi-sembunyi karena perusahaan tambang belum memiliki jalan khusus.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, Hendro Satrio, menegaskan bahwa tak ada izin yang memperbolehkan truk tambang melintasi jalan nasional.

“Kami dari Kementerian PUPR tidak pernah menerbitkan izin khusus. Kendaraan angkutan tambang tidak boleh pakai jalan nasional,” kata Hendro, Rabu (11/6/2025) sore.