Jakarta, IDN Times - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menargetkan awal konstruksi atau groundbreaking kedua dilakukan pada November 2023 dengan melibatkan sekitar 20 pihak swasta nasional di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim).
"Groundbreaking kedua ditargetkan pada November tahun ini," ujar Kepala OIKN Bambang Susantono dilaporkan Antara di Jakarta, Senin (25/9/2023).
Bambang menambahkan, masih banyak lagi pihak swasta yang bersedia masuk untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN Nusantara dan mengantre untuk melakukan groundbreaking di sana.
"Pastinya saya melaporkan hal ini terlebih dahulu kepada bapak Presiden RI Joko Widodo, tapi terdapat sekitar 20-an pihak swasta yang masuk untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN dalam groundbreaking pada November 2023, tidak hanya investor yang menanamkan modalnya dalam bidang fisik namun juga ada pihak yang berinvestasi pada bidang-bidang lainnya seperti tempat untuk konservasi spesies orang utan atau pembangunan fasilitas publik," katanya.
Terdapat 20 pihak baik investor maupun pihak-pihak yang berkontribusi untuk membangun fasilitas yang dapat dinikmati oleh semua pihak di IKN Nusantara.
OIKN mengatakan bahwa para pelaku yang melakukan groundbreaking kedua ini diprioritaskan dari dalam negeri. Untuk para investor maupun pihak lainnya yang berasal dari internasional dapat menyusul kemudian terkait pelaksanaan groundbreaking.
Pemerintah telah melakukan groundbreaking perdana yang melibatkan konsorsium pengusaha swasta nasional di IKN Nusantara pada September 2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Indonesia telah menetapkan sasaran untuk masuk ke jajaran lima besar perekonomian terkuat di dunia dan memiliki pendapatan per kapita negara berpenghasilan tinggi pada 2045.
Sasaran itu dibangun di atas empat pilar utama Visi Indonesia 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.
Pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia.