Balikpapan Kehabisan Pertamax! DPRD Geram, Pertamina Kabur dari Rapat

20 Mei 2025, 15:15 WIB

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri. (IDN Times/Erik Alfian)

Balikpapan, IDN Times - Kelangkaan Pertamax di Balikpapan dalam tiga hari terakhir memicu kemarahan anggota DPRD setempat. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Selasa siang (20/5/2025), para legislator mengecam Pertamina Patra Niaga karena dinilai tak mampu mengatasi krisis BBM yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga.

Ketegangan memuncak saat dua anggota DPRD, Andi Arif Agung dan Halili Adinegara, mendesak perwakilan Pertamina Patra Niaga untuk menandatangani kesepakatan jaminan pasokan BBM.

Merasa ditekan, pihak Pertamina justru memilih keluar dari ruang rapat. Sikap walk out ini memicu kekecewaan dari pimpinan dewan. “Sangat kami sayangkan," kata Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri.

1. Tuntut pimpinan Patra Niaga diganti jika tak mampu urus BBM

RDP antara DPRD Balikpapan dengan Pertamina Patra Niaga, Selasa (20/5/2025) siang. (Dok. Istimewa)

Alwi menilai tindakan walk out sebagai bentuk tidak bertanggung jawab. Ia bahkan menyebut direksi Pertamina Patra Niaga sebaiknya diganti jika tidak mampu menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM.

“Kalau memang tidak mampu menjalankan tugas, lebih baik diganti saja semuanya. Ini Balikpapan, kota minyak, tapi kita malah mengalami kelangkaan Pertamax. Lucu, kan?” tegas Alwi kepada awak media usai RDP.

Alwi juga mengungkap bahwa antrean kendaraan di SPBU terjadi di seluruh SPBU di Kota Balikpapan. Kelangkaan bahkan menyebabkan kendaraan mogok karena tak kebagian BBM. Ia juga menyebut jawaban pihak Pertamina soal kuota sangat tidak transparan.

2. Desak Pertamina minta maaf ke publik

RDP antara DPRD Balikpapan dengan Pertamina Patra Niaga, Selasa (20/5/2025). (Dok. Istimewa)

Dalam forum RDP itu, Alwi meminta Pertamina menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat. Ia juga menyentil pelayanan Pertamina yang dinilai makin buruk.

“Pertamax langka, Elpiji langka, bengkel gratis juga tidak jalan. Sekarang ditambah dengan ketidakjelasan informasi dari mereka,” lanjut Alwi.

Ia menegaskan, DPRD akan segera berkoordinasi dengan Gubernur Kalimantan Timur dan Kementerian ESDM untuk meminta tambahan kuota BBM, sambil mengevaluasi kinerja manajemen Pertamina Patra Niaga.

Di sisi lain, Alwi juga menyayangkan dalam RDP kali ini, General Manager Pertamina Patra Niaga tidak hadir.

3. Minta tanggung jawab Patra Niaga

Potret antrean BBM di SPBU Gunung Guntur, Balikpapan Tengah, Selasa (20/5/2025). (Dok. Istimewa)

Alwi mengaku, warga mulai marah dan menyalahkan DPRD atas kelangkaan BBM. Padahal, ia menegaskan bahwa pihaknya terus bergerak untuk mencari solusi.

“Kami ini dicaci maki oleh warga. Tapi kami tidak diam. Kami ingin ada tanggung jawab dari pihak Pertamina. Jangan lepas tangan seperti ini,” katanya.

4. Pertamina klaim pasokan BBM mulai normal

Potret antrean BBM di SPBU Gunung Guntur, Balikpapan Tengah, Selasa pagi (20/5/2025). (Dok Istimewa)

Sebelumnya, Executive GM Patra Niaga Kalimantan, Alexander Susilo, menyampaikan bahwa pasokan BBM di Balikpapan mulai kembali normal. Meski begitu, kekhawatiran masyarakat terhadap kelangkaan BBM masih terasa. Ia berharap kondisi ini akan membaik seiring terpenuhinya stok.

“Alhamdulillah, kondisi kemarin insya Allah sudah mulai teratasi sejak pagi ini. Kami mendapat tambahan pasokan dari Samarinda, Banjarmasin, serta satu tanker untuk Balikpapan dan Samarinda,” ujarnya usai bertemu dengan Bagian Ekonomi dan Kominfo Pemkot Balikpapan, Selasa (20/5/2025) pagi.

Dijelaskan Alexander, pasokan dari Banjarmasin mencapai 128 kiloliter, dari Samarinda 94 kiloliter, ditambah 64 kiloliter yang dijadwalkan datang besok. Satu tanker di Samarinda juga sedang membongkar muatan sebanyak 1.000 kiloliter. Sementara itu, stok di Balikpapan ditambah 2.300 kiloliter.

Untuk wilayah Balikpapan, sekitar 400 kiloliter BBM telah disalurkan ke 20 SPBU. Seluruh SPBU kini kembali beroperasi, meski distribusi dilakukan secara bertahap sesuai jadwal.

Guna mengurai antrean, Pertamina menyiapkan langkah percepatan, salah satunya dengan mengoperasikan sejumlah SPBU selama 24 jam.