Balikpapan Ngebut Genjot PAD Rp1,3 Triliun Jelang Akhir Tahun

Pemkot kini mengandalkan teknologi dalam memperluas basis pajak. Data objek pajak dipadukan dengan informasi kependudukan, perizinan, dan sektor lainnya agar lebih akurat.

Selain itu, sistem pembayaran pajak dan retribusi sudah bisa dilakukan secara online. Warga dapat melaporkan pajak secara real-time, dan pemkot menjanjikan pencatatan yang transparan.

“Digitalisasi bisa menekan potensi kebocoran sekaligus meningkatkan kepatuhan,” kata Idham.

Di tengah berkurangnya transfer dana dari pusat, Pemkot Balikpapan berupaya mencari sumber PAD alternatif. Salah satu strategi yang ditempuh adalah memaksimalkan aset pemerintah.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyebut percepatan sertifikasi aset penting dilakukan agar bisa ditawarkan ke investor melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

“Contohnya Hotel Novotel yang berdiri di atas tanah pemkot. Lahan di Kariangau juga bisa diarahkan jadi kawasan industri atau pergudangan,” jelas Bagus.

Dari total 135 hektare aset pemkot di Kariangau, saat ini tersisa sekitar 60 hektare setelah sebagian terpotong pembangunan jalan tol. “Masih ada aset di tengah kota yang belum diolah maksimal. Potensinya besar untuk PAD,” tambahnya.

Langkah pemkot berikutnya adalah mempercepat sertifikasi tanah bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertifikat ini dibutuhkan, baik untuk kerja sama investasi maupun pengembangan fasilitas publik seperti embung dan infrastruktur banjir.

Namun, proses administrasi kini tidak semudah dulu. BPN sudah beralih dari sistem analog ke sertifikat elektronik, sehingga banyak masyarakat merasa lebih rumit.

“Sekarang sertifikat terbit dalam bentuk file. Transformasi digital ini tidak sederhana, jadi kami harus gencar sosialisasi,” ujar Bagus.