Banjir di Samarinda Jadi Momok Menahun, Ini Saran DPRD
Samarinda, IDN Times - Persoalan banjir di Samarinda memang bikin pusing tujuh keliling. Maklum dana triliunan rupiah sudah mengalir demi mengatasi persoalan banjir tersebut, namun hasilnya dirasa tak maksimal.
Pada 2015, Pemkot Samarinda mengalokasikan anggaran sebesar Rp 278,54 miliar. Duit sebanyak itu digunakan pembangunan kolam retensi, normalisasi saluran drainase, pembangunan pintu air dan pembangunan bendungan pengendali (bendali).
Kemudian pada 2016, dana kembali diturunkan. Pemkot Samarinda mengalokasikan Rp 131,7 miliar. Duit tersebut dipakai untuk pembuatan drainase dan pengerukan Polder Gang Indra, Jalan Pangeran Antasari.
Sementara itu data dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kaltim, sejak 2014 anggaran banjir dari Pemprov Kaltim berkisar antara Rp 40–60 miliar. Bahkan pada 2008 lalu, Pemkot Samarinda sempat mendapat kucuran dana Rp 602 miliar dari Pemprov Kaltim.
Ditambah lagi, suntikan dana banjir dari pusat. Namun ujungnya, genangan tetap menghantui hingga menjadi momok bagi masyarakat. Bahkan, tahun lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menetapkan Samarinda masuk dalam daftar 20 daerah rawan banjir di Indonesia. Kabar baiknya, tahun ini, Pemprov Kaltim kembali membantu Samarinda mengatasi banjir.
1. Solusi banjir dimulai dari tingkat rukun tetangga
Salah satu penyebab banjir di Samarinda adalah pendangkalan Sungai Karang Mumus akibat sedimentasi. Bangunan-bangunan di bantaran sungai juga menghambat air mengalir langsung ke sungai.
Namun upaya pengerukan tak dapat dilaksanakan maksimal lantaran masih banyak warga tinggal di bantaran Sungai Karang Mumus dan enggan direlokasi.
Pemerintah Kota Samarinda pernah menghitung biaya yang diperlukan untuk menangani banjir di kota ini mencapai Rp7 triliun.
Menanggapi itu Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya mengatakan, persoalan Sungai Karang Mumus (SKM) ini memang tak bisa dipandang sebelah mata. Bayangkan saja, masalah banjir di Samarinda ini bukan persoalan setahun atau dua tahun melainkan menahun. Bila tak ditangani dengan apik, masyarakat yang merasakan dampaknya.
"Seharusnya persoalan mencari solusi ini dimulai dari tingkat RT (rukun tetangga) di bantaran SKM, kemudian kelurahan, kecamatan dan tingkat OPD (organisasi perangkat daerah) terkait. Mengatasi SKM ini bagai mengurai benang kusut," terang Angkasa.