Bantuan Sosial Tahap 2 Terdampak PPKM di Balikpapan Segera Cair

Dirinya menjelaskan, data yang ada di Dinas Sosial sebagian besar sudah dicover oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui bantuan sosial tunai dan bantuan sosial beras (BSB). Penyaluran bantuan tunai melalui layanan Kantor Pos Balikpapan. 

"Jadi tinggal yang dari OPD dan pelaku usaha UMKM yang akan kami salurkan bantuan tunainya," kata Purnomo.

Untuk tahap pertama yang lalu ada 14.185 orang yang mendapat bantuan tunai. Sedangkan untuk yang tahap kedua belum diketahui jumlah penerimanya karena masih dalam proses validasi Bappeda, OPD, dan Diskdukcapil Kota Balikpapan.

“Bappeda yang menghimpun datanya, kemudian diverifikasi ke Disdukcapil Kota Balikpapan untuk NIK nya, karena kita tidak tahu apakah penerima bantuan tunai itu masih hidup atau sudah meninggal,” jelasnya.

Setelah Disdukcapil melakukan verifikasi NIK yang bersangkutan, maka data warga tersebut akan disalurkan ke Dinsos yang akan menggandeng pihak Kantor Pos untuk penyalurannya.

Diketahui Pemkot Balikpapan menargetkan 50 ribu kepala keluarga mendapatkan bansos kota tunai sebesar Rp300 ribu yang dialokasikan langsung di APBD 2021.

“Akhir Agustus ini lah paling cepat sudah kita salurkan ke penerima, semakin cepat malah semakin bagus,” kata Purnomo.

Sementara, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan Adwar Skenda Putra menambahkan, pihaknya saat ini melakukan proses verifikasi terhadap data UMKM yang akan menerima bantuan sosial.

“Untuk tahap kedua, kami sudah mengirimkan daftar calon penerima bantuan sebanyak 4.000, jumlah tersebut terdiri dari PKL dan UMKM, untuk penentuan jumlah data penerimanya saat ini masih diverifikasi di Bappeda,” ujarnya. 

Terkait bantuan tunai ini, Edo, sapaan Adwar Skenda melanjutkan, pihaknya akan fokus kepada pelaku usaha kuliner yang terdampak selama penerapan PPKM dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Masing-masing pelaku usaha akan menerima bantuan sebesar Rp 300 ribu.

Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan. Tercatat ada sekitar 1.600 pelaku usaha yang telah memiliki izin berupa nomor induk berusaha (NIB).

“Pada tahap kedua ini, kita akan memfokuskan pada pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha kuliner karena berdasarkan data itu ada sekitar 1.600 pelaku usaha kuliner di Balikpapan yang terdampak akibat PPKM dan memiliki izin NIB,” jelasnya.

Untuk saat ini, proses validasi yang dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan data dan data ganda dalam daftar penerima bantuan.

“Seperti adanya pelaku UMKM yang juga memasukkan data di PKL, selain itu terjadi beberapa data yang ditemukan ganda, di antaranya ketika suaminya berjualan di mana, istrinya berjualan ke mana dan anak yang dijual di mana. Semuanya dimasukkan datanya, nah ini yang harus divalidasi,” jelasnya.