Bappenas Harap Peletakan Batu Pertama IKN di Bulan Ramadan ini

Pemerintah menargetkan pemindahan IKN secepatnya dilakukan. Bahkan kalau semua memungkinkan, tahun 2021 bisa dilaksanakan. 

"Kita berharap pemindahan IKN itu dapat dilakukan tahun ini. Karena lebih cepat lebih baik," kata Suharso didampingi Gubernur Kaltim Isran Noor, Staf khusus Presiden Bidang Komunikasi M Fadjroel Rachman, Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud dan sejumlah rombongan dari Kementerian terkait, rombongan dari Pemprov Kaltim maupun Kabupaten PPU. 

Dia menambahkan jika dihitung-hitung 17 Agustus 1945 itu jatuh pada bulan Ramadan dan pada waktu itu proklamasi diucapkan di Jakarta pada bulan Ramadan. Oleh karenanya Ramadan juga jadi momentum peletakan batu pertama IKN di PPU. 

"Kami berharap semua ketentuan itu dapat terpenuhi secepatnya, sehingga pemindahan IKN itu sudah dapat dilakukan pada tahun ini, " tambah dia.

Lebih jauh kata Suharso, terkait pembiayaan pembangunan IKN nantinya tidak sepenuhnya memberatkan APBN. Menurutnya, pembiayaan IKN nantinya juga dengan melibatkan pihak swasta. 

"Caranya seperti kita kalau beli mobil tidak mampu. Kita mengangsur sehingga suatu saat mobil itu menjadi milik anda. Begitu juga cara pembangunan yang akan kita laksanakan nantinya, " jelasnya. 

Ketika itu juga tampak  Pandam VI/Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Danlanud Dhomber Kolonel Pnb Dedu Susanto, Danlanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Siswo Widodo dan Karo Rena Polda Kaltim Kombes Pol Sambas Kurniawan.

Dalam membangun IKN lanjutnya, Menteri Suharso memastikan aspek lingkungan adalah salah satu elemen penting yang akan terus menjadi perhatian utama pemerintah. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PPN/Bappenas memastikan pembangunan akan memperhatikan pelestarian lingkungan.

“Pembangunan ini memperhatikan lingkungan hidup, bahkan kita menghutankan kembali hutan yang sudah rusak. Semua hitungan dalam proses perencanaan dan rancangan ibu kota negara sudah kita diperhitungkan. Prosesnya sudah mengikuti kaidah yang bisa diterima dan paling penting tidak melanggar undang-undang, " tegasnya. 
 
Tidak hanya lingkungan, Suharso juga mengingatkan tentang aspek masyarakat lokal di sekitar IKN mereka perlu dilibatkan dan diberi pemahaman bahwa adanya IKN akan berdampak positif bagi kehidupan mereka.