Bappenas: Mengkaji Lokasi, Agustus Penentuan Ibu Kota Negara

Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Tri Dewi Virgiyanti menjawab, tak semua biaya pemindahan berasal dari APBN.

Artinya, pemerintah punya rancangan pembiayaan lainnya dan swasta bisa ikut ambil bagian di dalamnya. “Jadi skemanya ada tiga, APBN, swasta kemudian kerja sama pemerintah dan swasta,” kata Tri usai menghadiri Seminar Nasional Kesiapan Kaltim terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara, di Lamin Etam Samarinda, Sabtu (27/7)

Ia menambahkan, “Dan itu memungkinkan sekali sebab APBN memang bukan sumber utama. Bisa saja ada sumber dana lain yang secara kreatif bisa diperoleh.”

Lebih lanjut, Tri menjelaskan, ketiga rancangan pembiayaan tersebut punya porsi beragam. Misalkan, APBN hanya 20 % lalu kerja sama pemerintah dan swasta dapat porsi paling besar, yakni 50 % sementara swasta bisa kebagian 20-30 %.

Desain yang akan digunakan untuk membangun kawasan terpilih ada dua. Pertama ialah urban design. Detailnya, desain harus digambar, dari bentuk rumah, perkantoran dan fasilitas penunjang lainnya.

Patron kedua adalah engineering design. Untuk fase tersebut butuh kalkulasi lebih detail. Karena itu tim yang akan menyusun berasal dari Bappenas dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR). 

“Maka dari itu membangun daerah baru harus punya hitung-hitungan yang matang, sehingga kebutuhannya jelas,” terang Tri.

Hal senada dengan kerja sama pemerintah dan swasta. Pihaknya akan berusaha menggaet pihak swasta dengan kualitas terbaik, jika dirasa kurang menarik maka bantuan keuangan atau subsidi bisa diberikan.

“Tapi selebihnya swasta yang mengerjakan,” sebutnya.

Sebelum Kaltim dan Kalteng bersaing, Kalsel sempat ikut dalam pemilihan. Namun gugur lantaran presiden lebih condong pada Kaltim dan Kalteng. Mengenai detail waktu penetapan lokasi, Tri tak banyak berkomentar sebab yang memutuskan adalah presiden sebagai kepala negara.

“Bisa terjadi kapan saja,” ujarnya singkat.

Meski demikian, pihaknya terus berusaha agar cetak biru masterplan pemindahan pungkas disusun. Dan PPN/Bappenas ditarget selesai sebelum Agustus mendatang. Boleh jadi setelahnya presiden akan memilih lokasi final ibu kota yang baru.

Proses pemindahan ibu kota negara tentu bertahap selama lima tahun ke depan. Pembangunannya bisa dimulai 2021-2022 kemudian lanjut ke tahap selanjutnya hingga eksodus pada 2024.

“Pembangunan itu juga bisa bertahap 5 hingga 10 tahun ke depan,” jelasnya.

Mengenai keunggulan dan kekurangan, Tri menegaskan kedua kandidat lokasi memiliki kedua-duanya. Tak ada yang paling unggul pun demikian sebaliknya. Semua lokasi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, sebab itu menimbang-nimbang daerah terbaik sebagai ibu kota itu bukan persoalan mudah.

“Satu punya risiko kebakaran hutan (Kaltim), yang satu punya risiko kebakaran dari batu bara (Kalteng),” akunya.

Sejumlah akademisi menyebut Kaltim  paling kuat dibanding Kalteng dan Kalsel?

“Saya enggak bisa bilang demikian, sebab semua daerah punya kelebihan dan kekurangan. Bappenas tidak bisa mengatakan siapa yang terkuat,” tegasnya.

Dia menambahkan, keputusan akhir penetapan lokasi bukan hanya dari sisi politik dan teknis saja, tapi harus melewati berbagai proses sebab harus mengganti undang-undang. Dan rancangannya akan mampir ke dewan.

“Nanti Pak Jokowi pilih satu lokasi lalu diajukan ke dewan terus ditolak gimana?” tutupnya.