Bappenas Sebut Tol Teluk Balikpapan Bagian dari Ibu Kota Negara

Dibeberkannya, baru saja pihaknya melaksanakan pertemuan dengan Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) Abram Elsajaya Barus  untuk menyampaikan surat Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud yang meminta agar BPJT tetap melakukan proses pelelangan investasi Jembatan Tol Teluk Balikpapan.

Kelengkapan data sudah dipenuhi termasuk juga permintaan BPJT terkait dengan kajian Lalu lintas Harian Rata-rata (LHR) dikaitkan dengan dampak keberadaan IKN mendatang.

Pihaknya juga meminta agar surat bupati tentang kelanjutan pembangunan Jembatan Tol Teluk Balikpapan disampaikan kepada Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono agar dilanjutkan kembali lelang investasi tersebut.

"Kita juga sudah pada hari sama mengklarifikasi ke Bappenas dan bertemu dengan Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga dan Direktur Transportasi Kementerian PPN/Bappenas, Ikhwan Hakim dan sudah menyampaikan data-data terkait jembatan tersebut. Ternyata mereka menganggap bahwa dalam perencanaan Bappenas sudah dimasukkan pembangunan Jembatan Tol Teluk Balikpapan sebagai bagian dari IKN, dan ini merupakan dukungan positif dari Bappenas," urainya.

Selain itu, tambahnya, dari penjelaskan Direktur Transportasi Ikhwan Hakim menuturkan, Jembatan Tol Teluk Balikpapan tersebut tetap masuk dalam agenda prioritas Bappenas pada proses pembangunan IKN.

Apalagi catatan penting yang diberikannya bahwa ini merupakan investasi tanpa ada campur tangan pemerintah, sehingga perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak.

Bahkan, tutur Nicko, Direktur Transportasi, Ikhwan Hakim telah menghubungi BPJT agar segera menindaklanjuti surat permohonan bupati PPU tersebut, agar ada kepastian dari para investor.

Saat pertemuan dengan Bappenas, dirinya didampingi oleh perwakilan PT Waskita toll road dan PT Tol Teluk Balikpapan sebagai salah satu konsorsium yang terlibat dalam pembangunan Tol Teluk Balikpapan beserta tim teknik sehingga dapat memberikan penjelasan lengkap.

"Kita telah meminta waktu untuk bisa dijadwalkan melakukan pertemuan dengan kepala Bappenas serta menteri PUPR. Pasalnya pemerintah daerah memiliki kepentingan cukup besar karena sebagai pengagas dan pemilik saham konsorsium melalui Perusda Benuo Taka. Tentunya pernyataan modal cukup besar itu harus dipertanggungjawabkan dan harus bisa memperoleh hasil  maksimal dan positif," ujar Nicko.

Hasil konfirmasi kepada BPJT dan Bappenas, sampai saat ini belum ada keputusan resmi mengenai pembatalan, perubahan lokasi pembangunan maupun hal-hal lain yang berdampak negatif terhadap pembangunan jembatan tol Teluk Balikpapan.

Kajian yang diserahkan pihaknya kepada BPJT dan Dirjen Bina Marga masih berproses, sehingga pihaknya minta kepada Dirjen Bina Marga, BPJT serta Tim Bappenas untuk menepis informasi yang salah atas pembangunan Jembatan Tol Teluk Balikpapan.

"Informasi yang salah itu dapat berdampak yang kurang baik bagi pembangunan tol tersebut. Poin utama tol Teluk Balikpapan merupakan salah satu harapan masyarakat PPU pada khususnya dan Kalimantan Timur (Kaltim) pada umumnya. Menjadi ikon penting dalam proses pembangunan infrastruktur di Kaltim. Bahkan sudah berproses lima tahun lebih. Kalau dibalas ulang tanpa alasan yang jelas jadi kerugian bagi  kita semua dalam hal ini pemerintah daerah. Dan ingat ada investasi sebesar hampir Rp16 triliun yang gagal tidak terbangun," pungkasnya.