Begini Kata Warga Soal RTH Samarinda yang Hanya Tercapai 5 Persen

Lebih lanjut dia menerangkan, Perda RTRW ini tak asal terbit. Diperlukan kajian serta kesepakatan antara warga, pemerintah dan DPRD. Jadi bila tak ditunaikan tentu bisa menimbulkan pertanyaan.  Perlu diingat Samarinda ini adalah ibu kota Kaltim. Dan dalam waktu dekat bakal menjadi kota penunjang bagi ibu kota negara (IKN) baru. Dengan kata lain realisasi RTH ini harus terwujud.

“RTH ini juga penting untuk membangun citra Samarinda sebagai kota yang nyaman, layak huni dan dekat dengan lingkungan,” tuturnya.

Sementara itu, Denada Putri, warga Kecamatan Sungai Kunjang menerangkan, Samarinda ini dekat dengan tambang. Bahkan sejumlah kasus yang menelan nyawa di Samarinda, erat kaitannya dengan lubang bekas tambang. Itu sebab, hal tersebut perlu diubah. Dan pemerintah punya peranan penting mewujudkan hal tersebut.

“Saya harap kepemimpinan selanjutnya bisa lebih baik,” imbuhnya.

Terpisah, Zacharias Demon Daton menimpali kabupaten/kota di Indonesia termasuk Samarinda wajib mewujudkan RTH sebab pelaksanaannya diatur dalam UU NO 26/2007 tentang Penataan Ruang. Isinya tak jauh berbeda. Tiap kota wajib memiliki 30 persen RTH. Beleid tersebut juga menyebut minimal 20 persen RTH publik dari luas wilayah kota yang tersedia di masing-masing daerah. Aturan itu membagi RTH ke dalam dua jenis yakni ruang terbuka publik dan privat. Jadi sudah sangat jelas.

“Ini juga menjadi pertanyaan besar kinerja pemerintah selama lima tahun di Samarinda. Ingat ruang terbuka ini penting bagi peningkatan kualitas udara. Jangan hanya membangun gedung tinggi tapi lupa dengan RTH,” pungkasnya.