Samarinda, IDN Times - Kementerian Keuangan RI melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Timur melaporkan belanja negara untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai Rp11,38 triliun hingga pertengahan November 2025.
“Dari total pagu Rp14,48 triliun, tingkat penyerapannya sudah cukup baik karena realisasinya mencapai 78,59 persen,” kata Kepala Kanwil DJPb Kaltim Edih Mulyadi dilaporkan Antara di Samarinda, Rabu (26/11/2025).
Menurut Edih, anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan strategis, mulai dari peningkatan kapasitas jalan permukiman, pembangunan gedung, penyediaan rumah layak huni, jaringan air tanah dan air baku, layanan air minum, hingga pembangunan fasilitas sanitasi.
Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk operasional dan pemeliharaan sarana-prasarana sumber daya air, pengendalian banjir, pembangunan drainase, konservasi keanekaragaman hayati, pemulihan ekosistem, hingga rehabilitasi hutan.
“Secara total, sejak 2021 hingga tahun ini, alokasi APBN untuk IKN melalui DJPb Kaltim sudah mencapai Rp100 triliun. Sementara untuk tahun ini pagunya Rp14,48 triliun, termasuk untuk sektor pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, dana tersebut digunakan untuk tunjangan dan insentif guru, bantuan kepada lembaga pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, penyaluran BOP dan BOS, serta renovasi gedung sekolah.
Adapun di sektor kesehatan, anggaran diarahkan untuk pengadaan alat laboratorium, Program Desa Pangan Aman, pengendalian faktor risiko penyakit, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penanganan stunting di kawasan IKN.
Pagu anggaran IKN tahun ini merupakan bagian dari total belanja negara untuk Kalimantan Timur yang mencapai Rp65,69 triliun pada 2025. Anggaran tersebut dialokasikan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja transfer ke daerah (TKD).
Untuk belanja K/L, realisasi hingga November mencapai Rp17,68 triliun atau 75,48 persen dari total pagu Rp23,43 triliun. Tingginya penyerapan ini didorong oleh kinerja Satuan Kerja (Satker) Pembangunan IKN.
“Sementara itu, realisasi belanja TKD mencapai Rp32,21 triliun atau 76,21 persen dari pagu Rp42,26 triliun, dipengaruhi oleh penyaluran dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU),” jelas Edih.