Banjarmasin, IDN Times - Belakangan ini, kekhawatiran mengenai efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebagai alat bantuan kuliah telah mencuat. Banyak yang menyoroti bahwa bantuan ini tidak tepat sasaran atau bahkan dimanfaatkan oleh oknum-oknum di lingkungan kampus.
Namun, seberapa besar pengaruh KIP Kuliah ini terhadap kehidupan para mahasiswa penerima manfaatnya setelah menyelesaikan perkuliahan?
Tri Maulina, seorang mahasiswi dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), berbagi pengalamannya dalam mengikuti Program KIP Kuliah yang meskipun menantang, berhasil ia lewati.
Sebagai mahasiswi semester akhir, berasal dari Kabupaten Tapin, Kalsel, Tri baru saja menyelesaikan skripsinya dengan biaya kuliah yang selama ini ditanggung oleh KIP.
Terkait program ini, ia menyoroti beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti kewajiban untuk lulus tepat waktu. Lebih dari 4 tahun kuliah akan menyebabkan biaya kuliah tidak lagi ditanggung oleh KIP. Selain itu, mahasiswa penerima manfaat KIP juga tidak diperbolehkan bekerja selama menjalani studi. Bagi Tri, kondisi ini terasa sulit, terutama karena ia berasal dari keluarga yang kurang mampu.
Meskipun biaya kuliah terjamin, namun sebagai mahasiswa merantau di Banjarmasin, biaya hidup di kos-kosan tidak sepenuhnya ditanggung oleh KIP.
Untuk mengatasi hal ini, Tri mencari pekerjaan sampingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan KIP, seperti menjual parfum secara online dan offline. Selain itu, ia juga terlibat dalam usaha konveksi bersama rekan-rekannya. Dari hasil berdagang ini, ia dapat membiayai kebutuhan hidupnya selama menempuh kuliah di Banjarmasin.
"Sebagai mahasiswa penerima KIP, saya harus memastikan lulus tepat waktu, tidak menikah, dan tidak bekerja. Namun, saya juga harus mencari sumber pendapatan tambahan untuk biaya hidup, dengan menjalankan bisnis online dan bisnis konveksi. Alhamdulillah, saya berhasil menyelesaikan kuliah tahun ini berkat bantuan dari KIP," ungkapnya.
Muttaqin, Wakil Rektor III Universitas Islam Kalimantan (Uniska), mengungkapkan bahwa setiap tahun Uniska mendapatkan rekomendasi KIP Kuliah dari Kopertis. Namun, jumlahnya tidak selalu konsisten; misalnya, tahun lalu Uniska mendapat 150 kuota KIP Kuliah, sementara untuk tahun ini, pihak kampus masih menunggu surat keputusan resmi dari Kopertis.
Ketika ditanya mengenai masalah serius yang berkaitan dengan penyalahgunaan KIP di lingkungan kampus, Muttaqin menegaskan bahwa Uniska, sebagai salah satu kampus swasta terbesar di Kalimantan, menerapkan proses seleksi yang ketat terhadap penerima KIP. Calon penerima KIP Kuliah harus melampirkan empat berkas penting, salah satunya adalah keterangan miskin dari pemerintah daerah tempat mahasiswa tersebut berasal, serta data-data dari Kementerian Sosial dan sumber lainnya.
Selain itu, Uniska juga melakukan survei lapangan untuk memverifikasi kondisi ekonomi keluarga mahasiswa penerima KIP.
"Ada suatu ketika saat ada calon mahasiswa penerima KIP mendaftar, kami menolak karena mereka enggan menunjukkan alamat rumah asal mereka. Ada juga kasus di mana rumah yang ditunjukkan bukanlah rumah keluarga, misalnya rumah pamannya," ungkapnya.
Hingga saat ini, ia memastikan bahwa mahasiswa penerima KIP Kuliah di Uniska benar-benar berasal dari keluarga miskin sesuai dengan ketentuan.
Muttaqin menyatakan keraguan terhadap KIP Kuliah yang diberikan oleh DPR. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan perlakuan antara penerima KIP dari lembaga legislatif dengan penerima KIP dari jalur pemerintahan. Menurutnya, penerima KIP Kuliah dari DPR sering kali memiliki keistimewaan yang berbeda dengan penerima KIP Kuliah dari jalur pemerintahan.
Muttaqin juga mencontohkan bahwa terdapat kasus di mana mahasiswa penerima KIP Kuliah dari DPR ternyata telah menikah, meskipun ketentuan KIP Kuliah menyatakan bahwa penerima tidak diperbolehkan menikah hingga menyelesaikan kuliah.
"Karena adanya perbedaan perlakuan tersebut, penerima KIP dari DPR menjadi hal yang sulit untuk disikapi. Meskipun demikian, asalkan sesuai dengan ketentuan kampus, kami tetap menerima mereka," ungkapnya.