BGN Menargetkan Pembangunan 350 SPPG di Kaltim
Samarinda, IDN Times – Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur (Kaltim). Setiap daerah akan mendapatkan tiga unit SPPG sebagai bagian dari pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Secara nasional kami akan membangun 350 unit SPPG. Di Kaltim, tiap kabupaten/kota akan memiliki minimal tiga unit. Setiap SPPG akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp10 miliar per tahun,” ujar Kepala BGN, Dr. Dadan, saat berkunjung ke Kantor Gubernur Kaltim.
1. Satu SPPG diisi 50 relawan
Menurut Dadan, SPPG akan menjadi tulang punggung distribusi makanan bergizi di seluruh Indonesia. Unit ini akan bertugas memasak dan menyiapkan makanan bergizi sesuai standar nasional, lalu menyalurkannya ke penerima manfaat di setiap wilayah.
“Setiap SPPG akan diisi oleh tiga tenaga utama: kepala satuan, ahli gizi, dan akuntan. Selain itu, kami siapkan sekitar 50 relawan pendukung di setiap unit,” jelasnya.
2. Diproyeksikan serap 30 ribu tenaga kerja
Tenaga kerja untuk SPPG sebagian besar akan direkrut dari sumber daya lokal. Kepala satuan merupakan pegawai pusat, sementara ahli gizi dan akuntan akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Totalnya, program ini diproyeksikan menyerap sekitar 30.000 tenaga kerja di seluruh Indonesia.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyatakan dukungan penuh atas rencana BGN tersebaut. Ia menilai program SPPG sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat di daerah, terlebih dalam mendukung peningkatan gizi anak dan keluarga.
“Kami siap mengawal program SPPG agar berjalan dengan baik di Kaltim. Saya sangat setuju dengan program Bapak Presiden ini. Ini luar biasa dan sangat cocok dengan kondisi daerah,” ujar Rudy Mas’ud.
3. Gubernur beber tantangan geografis
Namun ia juga mengingatkan tantangan geografis Kaltim yang cukup besar. Dengan luas wilayah mencapai 127 ribu km² dan banyak daerah pedalaman serta pesisir yang sulit dijangkau, diperlukan strategi penempatan dan operasional yang tepat.
“Beberapa wilayah seperti Sepatin, Tani Baru, dan Muara Pantuan di Kutai Kartanegara punya keterbatasan infrastruktur dan jumlah penduduk yang kecil. Standarisasi SPPG di wilayah-wilayah seperti ini harus menyesuaikan,” tambahnya.
Gubernur Rudy berencana segera mengundang para bupati dan wali kota untuk membahas kesiapan daerah, termasuk penentuan lokasi dan homebase SPPG di masing-masing kabupaten/kota.
