BK DPRD Kaltim Panggil Anggota karena Ucapan Kontroversial di Medsos

Subandi menegaskan, setiap anggota dewan memiliki tanggung jawab moral dan etika dalam menyampaikan pendapat, termasuk di ruang digital. Ia mengingatkan bahwa media sosial memang bisa menjadi sarana aspirasi, tetapi tanpa kendali etika justru berpotensi merusak citra lembaga.

“BK akan menelusuri lebih jauh. Kami akan panggil yang bersangkutan untuk klarifikasi, setidaknya secara lisan dulu. Ini agar ada penjelasan langsung terkait maksud pernyataan itu,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga marwah DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat. Menurutnya, kritik atau pandangan politik sebaiknya disampaikan melalui mekanisme resmi lembaga, bukan lewat media sosial yang rawan disalahartikan publik.

“Kalau ingin menyampaikan sesuatu yang serius, gunakan forum resmi. Jangan sampai seolah sedang memprovokasi publik dengan bahasa yang keras di ruang terbuka,” tambah Subandi.

Unggahan AG yang menjadi sorotan publik itu berisi seruan agar aparat menindak pihak-pihak yang dianggap menyebar fitnah dan memecah belah warga Kaltim. Namun, gaya penyampaian yang dinilai konfrontatif membuat publik menilai pernyataan itu tidak pantas diucapkan oleh seorang legislator.

“Apapun konteksnya, kata-kata yang berpotensi menimbulkan keresahan tetap tidak bisa dibenarkan. Pejabat publik harus menjadi contoh dalam beretika, bukan menambah persoalan di ruang digital,” tegasnya.

Subandi memastikan BK DPRD Kaltim akan memproses kasus ini sesuai prosedur.

“Kami tidak ingin isu ini menjadi bola liar. BK akan bertindak sesuai mekanisme agar citra lembaga tetap terjaga,” pungkasnya.