BKKBN Kaltim Apresiasi Capaian Kinerja Pemkab Kutai Barat

10 Jan 2023, 22:10 WIB

Logo BKKBN (Dok. BKKBN)

Samarinda, IDN Times - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Kabupaten Kutai Barat (Kubar).

Karena pada 2022 berhasil menyerap dana alokasi khusus (DAK) tertinggi ketimbang daerah lainnya.

"Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kubar menyerap DAK tertinggi yang mencapai 94,5 persen, sedangkan sembilan daerah lain di bawah Kubar," ujar Kepala BKKBN Provinsi Kaltim Sunarto diberitakan Antara di Samarinda, Selasa (10/1/2023).

1. BKKBN Kaltim menyerahkan DAK kepada 10 kota/kabupaten

Pemasangan alat kontrasepsi oleh Kepala BKKBN, DR. (H.C), Dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K). (Dok. BKKBN)

Pada 2022 BKKBN Kalimantan Timur (Kaltim) menyerahkan DAK kepada 10 kabupaten/kota setempat, total senilai Rp48 miliar, terdiri atas DAK Fisik Sub-Bidang KB senilai Rp12,11 miliar, kemudian DAK Non-Fisik Bantuan Operasional KB senilai Rp19,2 miliar.

Rincian dari pembagian DAK sebesar ini antara lain untuk berbagai program di Kabupaten Berau senilai Rp5,01 miliar, terdiri atas DAK Fisik sebesar Rp2,01 miliar dan DAK Non-Fisik Rp3 miliar.

Sedangkan total capaian hingga akhir 2022 adalah senilai Rp3,08 miliar atau sebesar 61 persen, terdiri dari realisasi DAK Fisik Rp1,16 miliar atau tercapai 58 persen, kemudian capaian DAK Non-Fisik Rp1,91 miliar atau tercapai 64 persen.

2. Alokasi DAK Kubar sebesar Rp5,43 miliar

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo berbincang pada anak 12 tahun yang hamil akibat korban kekerasan seksual. (dok. BKKBN)

Untuk Kabupaten Kubar, total DAK yang diberikan tahun lalu senilai Rp5,43 miliar dengan total realisasi mencapai Rp5,02 miliar atau sebesar 94,5 persen. Rincian capaian di Kubar adalah untuk DAK Fisik terealisasi 100 persen, sedangkan DAK Non-Fisik terealisasi Rp3,3 miliar atau tercapai 89 persen.

Untuk capaian DAK Fisik di Kota Balikpapan senilai Rp294,24 juta atau 99 persen, kemudian DAK Non-Fisik terealisasi Rp1,52 miliar atau tercapai 34 persen.

Di Kota Samarinda terealisasi DAK Fisik Rp850,77 juta atau sebesar 84 persen, sedangkan DAK Non-Fisik terealisasi Rp3,58 miliar atau sebesar 61 persen.

3. Pengelolaan serapan anggaran BPKAD

Diskusi Publik di Aula BKKBN Sumatera Utara (IDN Times/Masdalena Napitupulu)

BKKBN Kaltim, lanjutnya, telah menanyakan kepada masing-masing daerah yang capaian serapan rendah tersebut, jawaban yang pihaknya terima rata-rata adalah karena proses di Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) di masing-masing daerah lambat.

"Jika ini yang dijadikan alasan, saya justru bertanya, mengapa di Kabupaten Kubar serapannya bisa tinggi, padahal daerah tersebut juga harus melalui BPKAD," ucap Sunarto.

Ia juga mengatakan, capaian program selalu berbanding lurus dengan tingkat serapan anggaran, sehingga ketika serapan anggaran rendah, maka capaian program juga rendah.

Atas capaian kinerja tahun 2022 yang tergolong rendah tersebut, maka di tahun 2023 ini pihaknya akan mengubah pola, yakni melakukan evaluasi tiap bulan agar capaian kinerja lebih tinggi, karena nilai DAK tahun ini lebih tinggi ketimbang 2022.