Penajam, IDN Times - Dinas Sosial Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kenaikan BBM kepada masyarakat, Senin (28/11/2022).
Bantuan disalurkan kepada 2.752 keluarga penerima manfaat (KPM) di PPU.
“Penyaluran BLT resmi dilaksanakan melalui Bankaltimtara," kata Kepala Dinsos PPU Bagenda Ali kepada IDN Times.
Ia mengatakan, penyaluran BLT sudah mulai dilakukan di seluruh Kantor Bankaltimra PPU hingga 5 Desember 2022.
“Jadi penyaluran dilaksanakan secara bertahan sejak hari ini hingga Senin mendatang di bulan Desember, sehingga semua KPM yang berhak menerima mendapatkan,” katanya.
Dinas Sosial PPU menyalurkan BLT sebesar Rp780 ribu per KPM untuk kurun Bulan Oktober, November, dan Desember. Masing-masing KPM memperoleh alokasi Rp260 ribu.
“Adapun anggaran BLT penanganan inflasi dampak kenaikan BBM ini bersumber dari APBD PPU tahun 2022,” tuturnya.
Bagenda Ali menerangkan, BLT ini diberikan bagi kalangan keluarga kurang mampu PPU. Khususnya yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).
“Berdasarkan DTKS dari Kemensos untuk wilayah Kabupaten PPU ada 78 ribu KPM, namun setelah dilakukan pemilahan menjadi 13.349 KPM dari kalangan masyarakat kurang mampu. Namun yang berhak mendapatkan BLT BBM bersumber dari APBD mencapai 2.752 KPM,” urainya.
Sementara itu, sisanya sebanyak 10.597 KPM mendapatkan BLT jenis itu sumber dana berasal APBN. Selama tiga bulan, mereka memperolah BLT sebesar Rp150 ribu per bulan.
Kini memasuki tahap kedua untuk bulan November dan Desember di mana penyaluran lewat Kantor Pos.
Pemkab PPU juga telah melakukan proses verifikasi guna mengantisipasi para penerima BLT ganda. Persoalan tersebut sempat terjadi di PPU di mana mereka memperoleh dana dana bantuan dari pusat maupun daerah.
“BLT ini tidak boleh tersalurkan ganda bagi KPM, sehingga harus dilakukan koordinasi dengan SKPD terkait, mencegah terjadi penyaluran BLT ganda,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten PPU telah menyiapkan anggaran dari APBD untuk bantuan sosial berupa BLT sebesar total Rp12,4 miliar. Penyalurannya dilakukan oleh sejumlah SKPD seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan dan lain-lain.
“Sedangkan anggaran BLT yang ditangani oleh Dinsos disalurkan sebanyak total Rp2,1 miliar lebih,” rincinya.
Terpisah, Kabid Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Dinsos PPU Musakkar Mulyadi meminta agar masing-masing SKPD teliti dalam penyaluran BLT ini. Tujuannya mengantisipasi adanya penerima BLT ganda KPM di PPU.
“Jika tidak ini akan menjadi kendala dalam penyalurannya,” pintanya.
Dinas Sosial PPU, menurutnya, khusus mengurusi penyaluran BLT warga kurang mampu. Sedangkan SKPD PPU lain menyasar KPM dengan orientasi profesi.
Sementara ini, proses penyaluran BLT di PPU masih berjalan lancar.
“Kami juga akan berkoordinasi dengan Bankaltimtara untuk memfasilitasi tenda agar KPM rata-rata merupakan ibu-ibu bisa berteduh dari cuaca panas maupun hujan selama proses penyaluran berlangsung,” pungkasnya.