Bocah Tewas Tenggelam di Lubang Bekas Tambang Batu Bara, Korban ke-35!

Rupang meminta pemerintah untuk tegas melakukan penindakan secara hukum.

"Selama proses investigasi ini kami meminta pemerintah pusat untuk mencabut izin PT. IBP, dihentikan aktivitasnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat menggunakan instrumen pidana korporasi terkait kelalaian berulang yang mereka lakukan, " katanya.

Pada tahun 2016 telah ada Pakta Integritas yang ditandatangani oleh 125 kepala teknik tambang seluruh perusahaan tambang di Kaltim tahun 2016.

"Pada intinya Pakta Integritas itu mendorong mereka berkomitmen agar menjaga kawasan mereka, mencegah jatuhnya korban, 3 hal ditekankan; (1) mereka harus memasang rambu-rambu peringatan bahwa kawasan berbahaya, plang peringatan tidak mudah dirusak oleh masyarakat. (2) memasang pagar, dan (3) menempatkan patroli jaga beserta dengan pos sekuriti," katanya.

Rupang menegaskan pasca Pakta Integritas ditandatangani tanggal 20 Juni 2016 sudah 10 nyawa meregang nyawa di lubang tambang. Jadi menurutnya tidak ada efeknya. Pakta Integritas hanya bersifat seperti imbauan saja.

"Masalahnya bukan di Pakta Integritas, tapi ketegasan pemerintah. Pemerintah tidak hadir. Melihat situasi seperti ini kita tidak berharap terlalu banyak kepada pemerintah provinsi namun ke Presiden Jokowi. Ini saatnya diambil alih oleh pemerintah pusat," katanya.

Rupang menjelaskan pemerintah seolah mengabaikan atau menganggap tidak penting keselamatan anak-anak dan masyarakat yang hidup di kawasan sekitar lubang bekas tambang batu bara. 

" Bentuk tidak pentingnya, tidak ada tindakan tidak ada reaksi keras, dan sanksi tegas kepada perusahaan tambang yang memberikan efek jera," jelasnya.

Ia juga mengkritik Gubernur Kaltim yang pada beberapa kesempatan justru menyalahkan orangtua yang tidak mengawasi anak-anaknya. 

"Sementara komentar orangtua kalau posisi gubernur seperti kami apa masih berkata begitu? Kami ini 24 jam mencari nafkah untuk anak-anak kami dan pendidikan. Ini ucapan salah satu keluarga korban Ibu Marsini, orangtua dari alm. Maulana Mahendra yang tewas di lokasi PT. IBP juga," kata Rupang.

Hingga jatuh korban yang ke-35 ini masih belum ada hukuman bagi perusahaan tambang batu bara yang mengabaikan lubang bekas tambangnya hingga memakan korban.

"Pertama tidak ada upaya pencegahan, itu di pengawasan. Sementara di urusan penegakan hukum mandek di Polda Kaltim," ujar Rupang. 

Saat ini jumlah  lubang eks tambang batu bara di Kaltim terdapat 1735 lubang bekas tambang batu bara, sementara di Samarinda sekitar 340 lubang tambang. 

Pihaknya juga mendesak DPRD Provinsi Kaltim memanggil Gubernur Kaltim guna menjelaskan tentang peran pengawasan mereka dan bagaimana penerapan Perda Nomor 8 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang. Selain itu juga terkait hasil rekomendasi Pansus mengenai reklamasi dan investigasi lubang tambang yang telah digelontorkan tahun 2017.

"Kami mendorong DPRD Kaltim menggelar hak angket menggunakan kewenangan mereka dalam pengawasan, undang eksekutif dari gubernur dan jajarannya mempertanyakan bagaimana kinerja mereka pasca dikeluarkannya rekomendasi Pansus itu," jelasnya. 

Tidak hanya DPRD Kaltim, namun juga Komnas HAM yang sebelumnya telah memberikan rekomendasi tentang "Pelanggaran HAM dalam Kasus Lubang Tambang Batu Bara di Kalimantan Timur". Rekomendasi berbentuk buku ini diterbitkan pada Juni 2016. 

Rekomendasi ini ditujukan kepada Gubernur Kaltim, Kapolda Kaltim serta jajarannya, Wali Kota dan Bupati, Menteri ESDM, KPK, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan perusahaan. 

Rupang mendesak Komnas HAM untuk memanggil Gubernur Kaltim. "Kami minta mereka tidak berbicara mengenai hal lain seperti tidak ada regulasi atau anggaran. Sekarang ini yang dipertaruhkan adalah nasib anak-anak di Kaltim. Ironisnya, gubernur dan wakil gubernur tidak ada tindakan apa-apa untuk mencegah jatuhnya korban," ujarnya.  

Menurutnya, persoalan tambang ini perlu ditangani dengan serius. Tidak hanya karena tewasnya 35 anak di bekas lubang bekas tambang batu bara, tapi juga tambang ilegal yang bahkan ada di tengah kota Samarinda, juga banjir karena pembukaan kawasan tangkapan air.

"Ironisnya, saat maraknya anak meninggal di lubang tambang, tambang ilegal, banjir yang disebabkan oleh pertambangan di hulu Kota Samarinda, di Kukar, Bontang, dan kabupaten kota lainnya di Kaltim, itu justru pemerintah malah getol memperpanjang izin yang telah berakhir dan menerbitkan izin baru di sektor lain bukan batu bara tapi di pertambangan lainnya. Ada 34 persen dari total 763 izin yang ada diterbitkan, sepanjang 4 bulan terakhir," katanya.