Bontang Targetkan 100 Persen Transaksi Non-Tunai di 2025

21 Agu 2025, 13:51 WIB

ilustrasi transaksi non tunai (pexels.com/energepic.com)

Bontang, IDN Times – Pemerintah Kota Bontang serius mempercepat digitalisasi transaksi daerah. Targetnya, seluruh transaksi penerimaan dan belanja bisa 100 persen non-tunai. Saat ini, indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sudah mencapai 93,2 persen, dengan pajak dan retribusi daerah 91,4 persen digital.

Hingga semester I 2025, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp207 miliar atau 54 persen dari target Rp382 miliar. Dari jumlah tersebut, 85,57 persen transaksi dilakukan secara non-tunai. Capaian ini disebut jadi sinyal kuat bahwa Bontang berada di jalur percepatan menuju kota digital.

1. Pemkot tegaskan komitmen digitalisasi penuh

Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris. (Dok. Diskominfo Bontang)

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan bahwa pemkot konsisten memperluas penerapan transaksi digital. Ia menyampaikan hal itu dalam pertemuan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Rabu (20/8).

“Digitalisasi ini bukan hanya soal efisiensi, tapi juga menghadirkan transparansi dan akuntabilitas agar Bontang semakin maju sebagai kota cerdas,” kata Agus Haris.

2. Validasi PBB pakai model 3D, bebas denda sampai akhir 2025

ilustrasi pajak (IDN Times/Aditya Pratama)

Pemkot Bontang juga mulai menerapkan validasi data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berbasis model Tiga Dimensi (3D). Teknologi ini diharapkan membuat data pajak lebih akurat, transparan, dan mendukung kebijakan berbasis spasial.

Agus Haris menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir soal kenaikan PBB. “Tidak ada kenaikan tarif PBB, bahkan kami berikan pembebasan denda hingga 31 Desember 2025. Ayo segera manfaatkan kesempatan ini untuk melunasi kewajiban pajak,” ujarnya.

3. Gandeng banyak pihak untuk wujudkan 100 persen non-tunai

ilustrasi pembayaran nontunai (pexels.com/Photo By: Kaboompics.com)

Selain membuka akses pembayaran lewat e-wallet, e-money, dan transfer bank, Pemkot Bontang juga meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk transaksi belanja pemerintah.

Agus menabahkan, kolaborasi dilakukan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bank Indonesia, Bank Kaltimtara, hingga Universitas Gadjah Mada (UGM). Dengan dukungan tersebut, Bontang optimistis bisa mencapai target 100 persen transaksi digital, meningkatkan PAD tanpa menaikkan PBB, sekaligus memperkuat layanan publik.