Borneo Law Firm Menolak Mundur dari Uji Materi UU Kalsel

Pazri mengatakan, Borneo Law Firm, Kadin Banjarmasin, dan tokoh masyarakat berkomitmen melakukan usaha ikhtiar uji materi UU sampai akhir di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Ia pun mengutip slogan Pangeran Antasari yang bersumpah "Haram Manyarah Waja Sampai Kaputing" artinya haram menyerah saat melawan penjajahan Belanda. Menurutnya, perjuangan harus diteruskan agar masyarakat Banjarmasin bisa terbebas dari praktik penindasan. 

Pazri menyoal dugaan intervensi sudah dilakukan Kementerian Dalam Negeri yang meminta Pemkot Banjarmasin mencabut permohonan uji materi UU Kalsel. Ia berpendapat, tidak persoalan di antara Pemkot Banjarmasin dan Pemkot Banjarbaru.

Melainkan yang menjadi permasalahan adalah perihal kekeliruan prosedur hukum ketika UU Kalsel dibuat. Prosedur hukum inilah yang ingin diluruskan melalui MK sesuai kewenangannya.

Pazri berpendapat, surat dari Mendagri sangatlah tidak berdasarkan dalam UU 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan secara terminologi tidak mengenal mekanisme menguji UU Provinsi Kalsel.  Yang ada untuk menguji UU tersebut adalah kewenangan MK berdasarkan UUD 1945 dan UU 12 Tahun 2011.

Memunculkan dugaan mal administrasi oleh Mendagri dan dugaan intervensi yang mengurangi kebebasan pemerintahan daerah dan rakyat di daerah.

Pazri mengharapkan, Pemkot dan DPRD Banjarmasin menolak permintaan dari Mendagri tersebut. Sehingga konsisten dalam memperjuangkan marwah Banjarmasin sebagai Ibu Kota Provinsi Kalsel sesuai dengan kesepakatan paripurna sebelumnya.

Ia optimis, gugatan uji materi UU Kalsel akan memperoleh pengesahan dari MK. Sebaliknya adanya surat Mendagri ini, Pazri menduga ada ketakutan dari pemerintah di mana gugatan uji materi UU Kalsel akan disetujui MK. Karena Proses Pembuatan UU ini dianggap tidak sesuai mekanisme dan prosedur pembuatan UU yang benar.