Penajam, IDN Times - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyiagakan peralatan dan personel menghadapi terjadinya bencana La Nina di pergantian tahun 2020 ke 2021.
"Menghadapi terjadinya bencana La Nina pada pergantian tahun ini, kami telah menyiagakan personel beserta peralatan dan fasilitas yang ada," kata Kasubid Kedaruratan BPBD PPU, Samudri kepada IDN Times, Jumat (18/12/2020) di Penajam.
Dibeberkannya, saat ini di PPU khususnya telah diserang cuaca ekstrim akibat La Nina terbukti beberapa waktu lalu di sejumlah titik telah terjadi bencana angin puting beliung, lalu adanya curah hujan dan air pasangan laut yang cukup tinggi.
“Salah satu persiapan lainnya terkait dengan bencana banjir adalah melakukan pemantauan lebih intens melalui pemerintahan desa, kelurahan hingga ke kecamatan,” ujarnya.
Selain itu, tambahnya, BPBD juga telah memiliki peta rawan bencana seperti banjir dan puting beliung, jadi sudah dipetakan seperti bencana puting beliung di Kecamatan Penajam antara lain, Desa Bukit Subur, Kelurahan Buluminung, Kelurahan Sotek dan wilayah lain.
“Kami juga melakukan pemantauan kondisi alam di laut melalui TNI - AL, Polisi Air (Polair) Polres PPU dan instansi terkait lainnya,” sebutnya.
Semua ini, jelasnya, sebagai bentuk rencana kontinjensi dengan tujuan sebagai pedoman dalam penanganan darurat bencana, sehingga dapat terkelola dengan cepat dan efektif serta sebagai dasar mobilisasi berbagai sumber daya para pemangku kepentingan.
“Kami juga telah melakukan mitigasi bencana sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana terjadi di PPU sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,” terang Samudri.
Diungkapkannya, akibat La Nina juga berakibat terjadinya gelombang pasang laut yang tinggi ditambah tingginya curah hujan di PPU dapat mengakibatkan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor, sehingga BPBD terus memantau kondisi ini.
“Dalam kegiatan penanganan bencana ini selain dilakukan bersama TNI, POLRI juga melibatkan element masyarakat dan relawan yang ada,” tukas Samudri.
Terkait dengan peralatan, tambahnya, semua telah disiapkan bahkan sudah dilaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya, guna memberikan dukungan peralatan tersebut, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) dengan alat beratnya, lalu Polres dan Kodim peralatan yang mereka miliki serta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) atau lainnya.
“Kami berharap untuk mengatasi banjir perlu dilakukan normalisasi sejumlah saluran irigasi yang ada, namun kami kesulitan dengan tidak tersedianya anggaran meskipun di DPUPR memiliki anggaran tersebut,” harapnya.
Menurutnya, ketersediaan anggaran normalisasi di BPBD PPU sangat dibutuhkan, sehingga dapat mempermudah serta mempercepat kegiatan penanganan banjir, dimana masih kerap terjadi di sejumlah wilayah pada empat kecamatan se PPU.
“Masalah pendanaan juga menjadi kendala kami seperti untuk biaya BBM untuk kendaraan operasional lalu di pasca bencana perlu adanya pemberian bantuan bagi masyarakat korban terdampak bencana, ditambahnya dengan jumlah personel yang terbatas dimana untuk Satuan Tugas hanya 25 orang terbagi di kegiatan penanganan COVID-19, akibatnya mereka harus multi tugas dan fungsi,” urainya.
Senada dengannya, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD PPU, Nurlaila, membenarkan, akhir - akhir ini akibat La Nina sejumlah wilayah sempat terdampak bencana banjir dan angin puting beliung.
“Setiap ada kejadian bencana langsung kami tangani dan disiarkan melalui media sosial agar masyarakat lebih berhati-hati saat La Nina yang terjadi mendekati pergantian tahun ini,” tegasnya.
Sementara itu, seorang warga Perumahan BTN KM 4 Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Yudi mengaku sedikit kecewa, dengan kinerja pemerintah karena meskipun telah melakukan pemetaan dan mengetahui sebab musbab terjadinya banjir, namun banjir masih terjadi dan sepertinya tidak ada upaya untuk mengatasi masalah itu.
“Pemerintah daerah sudah mengetahui kok apa penyebab banjir di tempat kami akibat saluran buang yang tidak maksimal, tetapi faktanya tidak ada upaya untuk memperbaikinya dan tempat kami tetap saja banjir meskipun kami selalu gotong royong membersihkan irigasi pembuangan air tersebut tapi jelas dengan kemampuan terbatas pula,” ungkapnya.
Seorang warga Sepaku, Rasid mengungkapkan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui BPBD bekerjasama dengan TNI, POLRI, element masyarakat dan relawan bencana sudah cukup maksimal ketika terjadi bencana. Namun sayang bencana masih saja kerap terjadi khususnya banjir.
“Namun kami berharap perlu kembali dibangkitkan organisasi lembaga masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap bencana baik dalam hal pencegahan, ketika terjadi maupun pascanya. Hal ini agar penanganan bencana dilakukan dengan segera sembari menunggu perangkat pemerintah turun,” pintanya.