Samarinda, IDN Times - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalimantan Timur (Kaltim) menemukan pengelolaan belanja obat dan alat kesehatan (alkes) di RSUD AW Sjahranie, Kota Samarinda.
Di mana terdapat beberapa permasalahan signifikan yang berdampak terhadap kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp3,3 M.
"Terdapat beberapa permasalahan ketidakpatuhan pada aspek pelaksanaan pekerjaan yang melebihi ketentuan," terang Kepala BPK Perwakilan Kaltim Agus Priyono, Selasa (27/12/2022).
Lebih lanjut, Agus menjelaskan, BPK menemukan indikasi mark up harga sebesar Rp711,67 juta pada aspek indeks kepuasan pemberian layanan pasien yang berdampak signifikan terhadap pelayanan kesehatan RSUD AWS.
Guna menindaklanjuti temuan tersebut, BPK sudah memberikan beberapa rekomendasi dan sudah termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan pada Senin (26/12/2022) kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kaltim.
"Nantinya kalau itu kelebihan membayar atau pemahalan, pasti kami merekomendasikan untuk pemulihan kerugian daerah pada pihak-pihak yang bertanggung jawab dengan mengembalikan ke kas BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)," terangnya.
Meski begitu, jika di luar dari permasalahannya, yaitu kelebihan pengelolaan lebih tinggi tetapi bukan unsur kesengajaan pun tetap akan menjadi perhatian pihaknya.
Laporan ini juga telah ditanggapi Gubernur Kaltim Isran Noor, usai penyerahan LHP BPK atas Laporan kinerja dan kepatuhan Semester II Tahun 2022.
Pihaknya berencana akan melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap temuan tersebut.
"Nanti ya, kami pelajari dulu, saya belum tahu persisnya. Saya tidak berani berkomentar kalau salah," tutupnya.