Bukit Soeharto Jadi Ibu Kota, Ubah Pola Industri Sumber Daya Alam

Selama ini Kaltim dikenal sebagai wilayah yang kaya sumber daya alam terutama dari dua sektor yaitu sektor migas serta pertambangan dan penggalian secara umum, termasuk didalamnya yaitu batu bara.

Aji Sofyan menjelaskan, "Memang di dalam komposisi keuangan daerah dua leading sectors ini memberikan kontribusi yang besar. Dana perimbangan pusat ke daerah di APBD Kaltim itu mencapai hampir 52% dari seluruh penerimaan APBD di Kaltim.  Artinya sekitar 40 persen APBD di back up oleh pendapatan Asli daerah, 60% masih di back up oleh APBN, "katanya.

Namun menurut Aji Sofyan hal ini ternyata berbanding terbalik dengan komposisi APBD di kabupaten/ kota di Kaltim yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 10 persen sementara 90 persen sisanya "diinfus" oleh APBN, termasuk Balikpapan dan Samarinda. Fakta beberapa puluh tahun terakhir ketergantungan  kabupaten/ kota di Kaltim sangat tinggi terhadap dana perimbangan.

Terkait dengan rencana pemindahan ibu kota ke Tahura Bukit Soeharto, Aji Sofyan mengatakan, "Ibu kota dengan lokasi Bukit Soeharto identik dengan green city. Konsep pemindahan ibu kota bagus dengan hutan yang akan tetap dipelihara. Sementara, ikon keuangan Kaltim adalah batu bara yang sangat tidak ramah lingkungan dan destruktif maka ikon green city ini akan bisa hilang apalagi wilayah Bukit Soeharto ini adalah wilayah penambangan batu bara," jelasnya.

Ia menyayangkan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto banyak terdapat tambang batu bara yang sangat merusak lingkungan. Jika kawasan ini terpilih menjadi ibu kota yang baru, Aji Sofyan mengusulkan stop pertambangan batu bara sebagai sumber penerimaan PAD dan dana transfer dari APBN 

"Bagaimana kita mau mengampanyekan ikon Bukit Soeharto sebagai green city manakala kita mengetahui bahwa di daerah itu adalah lokasi pertambangan batubara. APBD Kutai Kartanegara, dan APBD Balikpapan ataupun APBD Provinsi Kaltim masih di back up oleh sektor hulu pertambangan batu bara," kata Aji Sofyan.

Seandainya pertambangan batu bara tidak dapat dihentikan secara langsung di Kaltim, maka Aji Sofyan mengatakan agar hasil tambang tidak dibawa mentah begitu saja namun telah diolah.

"Kapaupun tidak bisa di-stop mendadak, maka boleh dilanjutkan dengan catatan dalam bentuk industri hilir. Ada pabrik-pabrik batu bara yang mengolah raw material menjadi puluhan bahan ikutan lainnya dan itu harus berada di Kaltim," katanya.

Jika sektor batu bara tidak difungsikan lagi sebagai sumber penerimaan keuangan daerah maka sektor lain harus dioptimalkan dalam bentuk industri hilir. Menurutnya hal ini tidak sulit diwujudkan, Pemerintah Provinsi Kaltim dapat mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur tentang industri hilir ini.

"Pertanian, perkebunan, perikanan dan sektor lain yang masih ada di sumber daya alam, sudah bukan dalam bentuk industri hulu. Misalnya, industri kelapa sawit yang memproduksi minyak makan dan produknya bisa ditemukan di mal di Balikpapan atau di Samarinda atau mal di Pulau Jawa. Minyak makan made in Kutai Timur, atau made in Paser," kata Aji Sofyan.

Pusat bisnis ini dapat merupakan upaya internal Provinsi Kaltim untuk meninggalkan ketergantungan pada industri sumber daya alam hulu menjadi hilir. Bukan memindahkan pusat bisnis dari Jakarta ke Kaltim tapi agar investor datang berinvestasi ke Kaltim. 

"Ini memancing investor luar menanamkan investasi ke Kaltim seiring dengan pemindahan ibu kota. Investor bisa memulai investasi, melakukan pemetaan, prarekonstruksi bahkan bisa memulai bisnis sebelum pemindahan ibu kota dilakukan," jelasnya.

Ia juga menambahkan, "Pemindahan ibu kota menjadi pemacu diskresi daerah untuk melahirkan industri hilir. Itu makna yang terpenting dari pemindahan ibu kota ini. Melahirkan sebuah diskresi baru, kebijakan baru bagaimana mindset berpikir birokrat/ aparatur sipil negara berubah menjadi enterpreneurship. Dimensi perpindahan ibukota bukan hanya fisik saja tapi juga etos kerja, SDM,  dan skill harus lebih optimal," kata Aji Sofyan.