Penajam, IDN Times - Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas'ud menegaskan agar warga tak perlu panik dengan adanya penyebaran virus corona di PPU. Sebab yang wajib jadi perhatian bukan virusnya tapi penderitanya atau yang alami sakit.
"Saya rasa perlu perhatian seluruh masyarakat PPU sebenarnya yang menjadi prioritas ini adalah orang yang sakit bukan virusnya jadi kita jangan terlalu panik," kata Gafur Mas'ud pada Jumat (10/4).
Dia menerangkan, orang dalam pemantauan (ODP) di PPU jumlahnya cukup banyak, sehingga pihaknya berencana menjadikan satu lokasi karantina bagi para ODP di rumah susun sewa (rusunawa) agar tidak menjangkiti warga lain ataupun keluarganya sendiri.Oleh karena itu, AGM meminta sekali lagi masyarakat jangan panik, sebab dalam kondisi seperti ini semua harus saling mendukung.
"Berkait dengan penolakan warga akibat dijadikan rusunawa sebagai lokasi karantina, saya kira itu sudah selesai, bahkan Pak Kapolres, AKBP, M. Dharma Nugraha serta Dandim 0913/PPU, Letkol Inf Mahmud sudah datang ke lokasi memberikan pemahaman," kata bupati yang karib disapa AGM ini.
Sementara itu, lanjutnya, untuk pembelian alat pelindung diri (APD) bakal menggunakan APBD PPU dan sebelumnya pihaknya telah menyusun anggaran mana yang bisa digeser untuk pembelian APD dan beberapa biaya pendukung guna penanganan COVID-19 itu. Urusan penggunaan anggaran ini juga sudah dibicarakan dengan sejumlah menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
"Kamu bahas melalui video conference mata anggaran apa yang bisa diambil untuk penanganan COVID-19," ungkap Gafur.
Untuk diketahui, tambah bupati, pihaknya juga berinisiasi seluruh anggaran perjalanan dinas dipangkas untuk tangani COVID-19. Nilainya kurang lebih Rp100 miliar guna mencukupi kebutuhan tiga bulan. Bisa dibayangkan, biaya sembako gratis saja menghabiskan Rp20 miliar lebih, belum lagi ongkos petugas di lapangan dan lain-lain. Oleh karena itu ia berharap masalah corona ini bisa berlalu selama satu bulan saja.
"Memang sangat banyak mengeluarkan anggaran, tapi ini adalah keputusan yang harus kami lakukan untuk masyarakat. Bahkan Pemkab PPU sudah menggratiskan semuanya dari BPJS Kesehatan sekarang air PDAM. Kami harap masyarakat sadar dan menaati aturan yang ada," tegasnya.
Terpisah, Kapolres PPU, AKBP M. Dharma Nugraha kepada IDN Times menyatakan, selama 24 jam Polres dibantu TNI bakal mengawasi tempat karantina ODP di rusunawa, dengan menempatkan personel secara bergantian setiap harinya .
“Selama 24 Jam, kami awasi untuk menjaga keamanan dan kondusifitas rusunawa selama OPD dikarantina,” pungkas perwira melati dua itu.