Bupati PPU Protes soal Kebijakan TKD dan Pembagian DBH dari Pusat

Selain itu, bupati juga menyoroti ketimpangan pembangunan antara daerah di Pulau Jawa dengan wilayah Kaltim, termasuk Kabupaten PPU. Menurutnya, kondisi infrastruktur di Kaltim sangat tidak sebanding dengan kontribusinya terhadap keuangan negara.

“Kalau kita lihat pembangunan jalan di Jawa itu bertingkat-tingkat. Di Kaltim jangankan bertingkat, menyambung jalan saja susah,” sebut Mudyat.

Menurutnya, situasi tersebut tidak adil, mengingat Kaltim merupakan salah satu provinsi penyumbang terbesar bagi pendapatan negara, melalui sektor sumber daya alam. Selain itu, Kabupaten PPU kini juga menjadi daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) justru mengalami penurunan kemampuan pembiayaan daerah.

“APBD kami tahun lalu masih di angka Rp2,7 triliun, namun tahun ini hanya tersisa Rp1,3 triliun. Tentu kondisi ini sangat memukul daerah,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia berharap kunjungan Komisi XII DPR RI ke Kaltim itu dapat menjadi jembatan aspirasi daerah, khususnya terkait kebijakan TKD dan sistem pembagian DBH. Ia optimistis aspirasi daerah akan mendapatkan perhatian lebih.

Selain DBH, Mudyat juga meminta agar pemerintah pusat mempertimbangkan pemberian dana infrastruktur berbasis kompensasi lingkungan, mengingat eksploitasi sumber daya alam di Kaltim memberikan dampak ekologis yang besar.

“Selain soal infrastruktur dan fiskal daerah, kini kondisi sektor perikanan di PPU masih memprihatinkan. Padahal, potensi sektor tersebut dinilai sangat besar. Dimana potensi nelayan di PPU luar biasa, tetapi kondisinya masih jauh dari layak dengan harga yang sangat murah.

Pemerintah pusat, lanjutnya, seyogyanya ikut memberi perhatian pada program yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan, termasuk pembangunan fasilitas pendukung seperti pelabuhan perikanan, cold storage, hingga sistem pemasaran hasil laut.

“Kami tidak meminta banyak, hanya ingin keadilan. Karena Kaltim termasuk Kabupaten PPU sudah memberi banyak kepada negara,” pungkas bupati.