Cegah Prostitusi di IKN, Pemilik Akomodasi Diminta Perketat Aturan

Ia menerangkan, terkait kegiatan hari ini Otorita telah mengundang puluhan pemilik usaha akomodasi tersebut, TNI, POLRI, Satpol PP dan instansi terkait lainnya. Hal ini untuk menindaklanjuti adanya isu maraknya prostitusi di sekitar IKN.

“Makanya kami imbau pelaku usaha ini buat aturan yang ketat, jangan sampai takut kehilangan rezeki. Sebab masih banyak orang yang baik datang berkunjung dan tinggal di IKN, jadi jangan khawatir kurang pelanggannya,” kata Alimuddin.

Menurutnya, ada dua hal kejahatan prostitusi itu bisa terjadi, yang pertama tentu dari niat para pelakunya, kemudian kedua adalah kesempatan. Dan ini menjadi tugas pemerintah dan masyarakat yang tidak suka dan sama-sama berpendapat bahwa prostitusi adalah kegiatan yang negatif.

“Maka tugas kita bersama baik pemerintah maupun masyarakat untuk mempersempit kesempatan itu, sehingga praktIk-praktIk itu tidak semakin melebar,” terang Alimuddin. 

Alimuddin mengungkapkan, saat ini informasi terus mengikuti perkembangan IKN, dan cenderung menggali sisi-sisi yang berpotensi kontroversial. Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa menghindari sorotan ini, tapi itu bisa dihadapi dengan kesiapan informasi, kejelasan langkah, dan keterbukaan dalam menjawab isu yang muncul.

“Untuk itu, kami menyarankan adanya personel Satpol PP PPU yang ditugaskan secara bergantian atau di BKO, kan di wilayah Sepaku, hal ini penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam menjawab isu-isu yang berkembang dan menjelaskan langkah konkret yang sedang atau akan dilakukan," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, mengatakan, Pemerintah Kabupaten PPU melalui Satpol PP dan aparat penegak di lapangan diminta untuk membangun sinergi dengan Otorita.

“Citra IKN, baik di tingkat nasional maupun internasional, sangat dipengaruhi oleh cara kita membangun dan mengelola kota ini, termasuk sektor akomodasi. Maka penting bagi kita semua untuk menjaga etika, membangun standar pelayanan yang profesional, serta mendorong praktik usaha yang sehat dan bertanggung jawab,” pungkasnya.